Gelar Ramah Tamah, Setya Novanto Bicarakan RUU Pemilu

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengaku telah membicarakan persoalan ihwal Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu kepada seluruh politisi yang menghadiri acara ramah tamah di rumah dinasnya, Minggu (25/6) malam.

Setya berkata ingin semua persoalan ihwal pembahasan RUU Pemilu selesai dengan cara musyawarah mufakat. Ia yakin, akan ada kesepakatan bersama antara pemerintah dan perwakilan seluruh fraksi di DPR dalam membahas isu-isu krusial pada RUU Pemilu.

"Kita harap bisa selesai dengan musyawarah dan tentu kita harap semua kader partai bisa bersama sesuai keinginan pemerintah dan partai sehingga tidak berlarut-larut," kata Setya di kawasan Widya Chandra, Jakarta.

Pada acara ramah tamah di kediaman dinas Setya, beberapa politisi yang terlihat hadir diantaranya adalah Wakil ketua DPR Fadli Zon dan politisi Gerindra Riza Patria. Selain itu, terlihat juga kehadiran Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Ketua Umum Partai Golkar itu yakin tak ada satu pun pimpinan partai politik yang ingin pembahasan RUU Pemilu berlarut-larut. Ia optimis musyawarah dapat dilakukan seluruh perwakilan parpol dalam panitia khusus pembahasan RUU Pemilu pasca Lebaran nanti.

Namun, Setya memandang tak perlu ada pertemuan khusus antara para pimpinan atau ketua parpol dengan Presiden Joko Widodo untuk memperlancar pembahasan RUU Pemilu. Menurutnya, pembahasan produk hukum itu cukup diselesaikan oleh perwakilan parpol dan pemerintah di forum rapat di DPR.

"Kita sebaiknya tidak membebankan kepada presiden karena kita yakin partai lain bisa musyawarah bersama karena presiden sudah mewakilkan pemerintah," tuturnya.

Hingga kini, pengesahan RUU Pemilu masih tertunda karena adanya perdebatan antara kubu yang menginginkan ambang batas pencapresan nol persen dengan kubu yang berkukuh di angka 20-25 persen, dalam hal ini termasuk pemerintah.

Pansus RUU Pemilu dan Pemerintah sebelumnya memutuskan menunda pengambilan keputusan lima isu krusial usai Hari Raya Idul Fitri.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan, keputusan tersebut merupakan hasil rapat lobi dengan pemerintah. Pansus dan pemerintah, kata dia, juga sepakat pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.

Dengan demikian, nantinya Pansus akan melakukan pengambilan keputusan atas lima isu krusial yaitu ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, metode konversi suara, alokasi kursi per daerah pemilihan, dan sistem pemilu pada 10 Juli mendatang.

Presiden Joko Widodo berpandangan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden seharusnya tak diturunkan. Menurutnya, demokrasi Indonesia tumbuh dengan hal itu, sehingga proses akan semakin sederhana apabila ambang batas tidak diturunkan.

Mempertahankan ambang batas dianggap akan memperkuat sistem presidensial, penyederhanaan partai, penguatan sistem parlemen, dan hingga penguatan sistem rekrutmen anggota parlemen. (chs)

Let's block ads! (Why?)