Kapolda Jabar Bantah Prioritaskan 'Local Boy' Masuk Akpol

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan membantah telah mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang kebijakan prioritas putra/putri daerah dan nondaerah dalam penerimaan calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Jawa Barat TA 2017.

"Itu enggak ada. Tidak pernah ada surat keputusan itu," ujar Anton di Markas Polda Jabar, Kota Bandung, Senin (3/7), seperti dikutip dari Antara.

Sebelumnya disebutkan telah beredar surat keputusan Kapolda Jawa Barat Nomor Kep/702/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017.

Garis besar SK itu mengatur pedoman penerapan persentase kelulusan tingkat panitia daerah (panda) bagi putra-putri daerah dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri secara terpadu (Akpol, Bintara, Tamtama), TA 2017 Panda Polda Jabar.

Dalam keputusan Kapolda Jabar tersebut tercantum bahwa hasil kelulusan sementara sebanyak 35 pria dan 4 wanita dengan kuota 13 putra daerah dan 22 orang nonputra daerah. Namun, setelah melewati tahap seleksi, hanya 12 putra daerah dan 11 orang nonputra daerah yang diterima.

Menanggapi hal tersebut, Anton menegaskan surat keputusan yang beredar itu tidak berdasar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, Anton mengaku tidak tahu menahu terkait terbitnya surat tersebut.

"Itu kan isu, mana buktinya. Belum bisa dibenarkan," kata dia.

Kapolda Jabar Bantah Prioritaskan 'Local Boy' Masuk Akpol

Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)

Beredarnya surat tersebut sempat menimbulkan kericuhan pada Rabu (28/6). Namun Anton menyebut telah terjadi salah pemahaman dari para orang tua calon taruna Akpol yang memprotes munculnya surat tersebut.

"Mungkin itu salah persepsi, makanya saya di sini juga diluruskan, jangan sampai untuk menutupi hal-hal yang tidak baik malah dimunculkan hal-hal yang demikian," katanya.

Atas dasar kekisruhan itu, pada akhir pekan lalu Mabes Polri mengambil alih proses penerimaan Taruna Akpol dari panitia daerah Polda Jabar.

Langkah tersebut diambil menyusul protes orangtua calon taruna Akpol di Jawa Barat yang tidak puas dengan hasil seleksi penerimaan calon taruna.

Tak hanya itu, Mabes Polri juga membatalkan keputusan Kapolda Jabar terkait dengan prioritas putra daerah atau local boy.

"Ada kebijakan Kapolda yang akhirnya menimbulkan kekisruhan. Oleh karena itu, panitia pusat mengambil alih proses penyelesaian penetapan kelulusan yang dilakukan panitia daerah Jawa Barat," ujar Asisten Kepala Polri Divisi SDM Irjen Arief Sulistyanto di Mapolda Jawa Barat, Sabtu (1/7).

Setelah pembatalan itu, Divisi SDM Polri pun bakal memverifikasi ulang para calon siswa Polri.

Let's block ads! (Why?)