S. Yugo Hindarto , CNN Indonesia
Padahal, berdasarkan hasil penilaian, Raka seharusnya diterima di pilihan pertama yakni SMP 11 Kota Tangerang Selatan.
Kepada CNNIndonesia.com, Senin (10/7), Ahmad menceritakan kesemrawutan pendaftaran sekolah dengan sistem online.
Pelaksanaan penerimaan siswa baru SMP di Kota Tangerang Selatan tahun ajaran 2017/2018 dibuka sejak 4 Juli 2017 dan berakhir hari ini.
Siswa mendaftar dengan menggunakan aplikasi berbasis web (web based) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online. Tujuan aplikasi untuk mempermudah, mempersingkat, dan mentransparansikan alur proses PPDB tingkat SMP di Kota Tangerang Selatan.
Penerimaan siswa tahun ini juga didasarkan pada zonasi atau wilayah. Jadi siswa yang tempat tinggalnya dekat dengan sekolah, pasti akan diterima di sekolah yang dituju dengan membuktikan NIK yang tercantum dalam KK.
Ahmad mengatakan, putranya mendaftar dengan tiga pilihan sekolah. "Tanggal 4 Juli mendaftar. Pilihan pertama SMP 11 Kota Tangsel, kedua, SMP 1 kota Tanggerang Selatan, dan terakhir SMP 8," kata Ahmad.
Sejak mendaftar, Ahmad terus memantau perkembangan nilai. "Karena penilaian berdasarkan zona, makin dekat maka nilainya makin tinggi. Dan rumah saya dekat dengan SMP 11. Terakhir poin anak saya 8342,5 dan ini seharusnya masuk di SMP 11," kata dia.
Sebab, menurutnya, ada peserta dengan poin di bawah 7.000 diterima di SMP 11. Namun, ketika itu Ahmad tidak mempermasalahkan bila anaknya tergeser ke pilihan ke dua yakni SMP 1.
"Tapi, ketika saya cek di SMP 1 nama anak saya tidak ada, kami mempertanyakannya," kata dia.
Ahmad kemudian mengadukan hal itu ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. "Saat ini kami masih audiensi mereka menunggu kami bersabar," katanya.
Dalam pertemuan hari ini, menurut Ahmad, Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan menyatakan kesemrawutan pendaftaran sekolah online disebabkan karena peretasan.
"Alasan mereka dibobol hacker, mereka memiliki dua server dan satu servernya kena. Itu kata mereka," katanya.
 Ilustrasi siswa sekolah. Pendaftaran PPDB online akan ditutup pada Senin (10/7) ini. (CNN Indonesia/Safir Makki) |
Tak hanya di Tangerang Selatan, kesemrawutan pendaftaran sekolah dengan sistem online juga terjadi di Yogyakarta.
Dikutip dari Detik.com, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY telah menindaklanjuti adanya aduan sistem zonasi/jarak sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Bantul.
Hasilnya, ditemukan indikasi manipulasi jarak yang dilakukan wali murid. "ORI DIY hari ini sudah melakukan klarifikasi ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (disdikpora) Bantul hari ini," kata Ketua ORI DIY Budhi Masthuri.
Dalam klarifikasi tersebut, lanjut Budhi, Disdikpora Bantul menerima aduan dari masyarakat terkait dugaan manipulasi jarak, dengan tujuan agar pendaftar lolos seleksi. Manipulasi jarak tersebut dengan membuat surat keterangan yang disahkan oleh desa.
"Data konkret wali murid yang komplain di Disdikpora Bantul ada empat orang. Kesemuanya aduan di SMP N Pandak," katanya.
Menanggapi hal itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi memandang kesemrawutan proses PPDB sebagai hal wajar. Muhadjir mengatakan masih banyak yang belum memahami sistem tersebut.
"Ya ini kan baru tahun ini kita terapkan. Jadi di lapangan pasti masih banyak kendala-kendala," kata Muhadjir di Labschool UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur, empat hari lalu.
Muhadjir berjanji akan mengirimkan edaran ke sekolah-sekolah untuk menyikapi permasalahan itu. Dia menegaskan belum ada sanksi bagi sekolah yang masih mengalami masalah dalam PPDB.
"Nanti akan kami minta edaran dari kementerian untuk menyikapi hal-hal di atas. Supaya luwes dulu, tidak kaku-kaku. Untuk sekarang ini belum ada sanksi yang diberlakukan," katanya.
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Semrawut PPDB Online, dari Hacker Hingga Manipulasi Jarak"
Post a Comment