Jokowi Akui Sebidang Tanah di Jakarta Punya 4 Sertifikat

Presiden Joko Widodo menyatakan sebidang tanah di DKI Jakarta memiliki tiga sampai dengan empat sertifikat sehingga menyebabkan sengketa lahan.

Hal itu dipaparkan Presiden dalam acara Penyerahan Sertifikat Hak atas Tanah Program Strategi Nasional Jabodetabek di kawasan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (20/8). Dia menuturkan DKI Jakarta justru memiliki jumlah paling banyak kasus sengketa tanah, walaupun tak menyebutkan detilnya.

Jokowi menuturkan hal itu disebabkan salah satunya adalah sebidang tanah yang dimiliki oleh tiga sampai dengan empat pemegang sertifikat. Hal itulah yang kemudian menimbulkan sengketa.

“Di Jakarta yang namanya sertifikat, satu bidang ada yang punya sertifikat tiga-empat. Akibatnya, terjadi sengketa,” kata Presiden seperti dikutip dari Sekretariat Kabinet.

Hal itu yang membuat Presiden akan terus mengawasi soal sertifikasi lahan. Dia juga meminta agar pelayanan soal lahan juga dipercepat prosesnya.

Selain mengungkap persoalan itu, Jokowi juga menyerahkan sertifikat hak atas tanah sebanyak 7.486 bidang kepada masyarakat se-Jabodetabek. Presiden Jokowi mengatakan di seluruh Indonesia seharusnya ada 126 juta bidang tanah yang harus sudah diberikan kepada masyarakat.

"Tetapi sampai akhir 2016 kemarin baru 46 juta bidang yang bisa diberikan, 126 juta yang diberikan baru 46 juta, artinya masih ada 80 juta sertifikat yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat. Masih banyak sekali, 80 juta yang harus disertifikatkan," kata Presiden Jokowi, seperti dilansir Antara.

5 Juta Sertifikat

Presiden telah memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar tahun ini menyelesaikan 5 juta sertifikat di seluruh Indonesia.

"Tahun ini harus diselesaikan 5 juta sertifikat di seluruh Indonesia, tahun depan 7 juta sertifikat harus keluar, tahun depannya lagi 9 juta sertifikat harus keluar," kata Jokowi pula.

Secara simbolis Presiden juga menyerahkan sertifikat kepada 13 penerima mewakili 13 Kantor Pertanahan Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan.

Let's block ads! (Why?)