Pemerintah Diminta Bantu Selesaikan Konflik Karyawan Freeport

Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua meminta pemerintah membantu menyelesaikan konflik antara mantan karyawan PT Freeport Indonesia dan subkontraktornya dengan manajemen perusahaan. Tuntutan itu diungkap Lemasko agar tak menimbulkan instabilitas di wilayah tersebut.

"Pemerintah tolong fasilitasi penyelesaian masalah antara Freeport dengan karyawannya. Jangan sampai berlarut-larut. Kalau terus berlarut-larut, kami punya tempat ini menjadi tidak nyaman. Kami sangat menyayangkan peristiwa yang terjadi," kata Wakil Ketua Lemasko, Georgorius Okoare, di Timika, Kabupaten Mimika, Selasa (22/8) seperti dikutip dari Antara.

Georgorius mengatakan konflik eks karyawan dengan manajemen Freeport sudah berlangsung lebih lima bulan sejak April lalu.

Dampak dari konflik itu, sebanyak 8.100 karyawan Freeport dan perusahaan subkontraktornya berhenti kerja karena dianggap mengundurkan diri secara sukarela oleh perusahaan.

Kondisi itu memicu kerusuhan yang dilakukan ribuan mantan karyawan Freeport di area Freeport, Timika, Sabtu (19/8).

Massa merusak dan membakar fasilitas dan kendaraan milik PT Freeport di sekitar Check Point 28, Terminal Gorong-gorong hingga kompleks perkantoran PT Petrosea di Jalan Cenderawasih Timika.

Terkait situasi keamanan pascakerusuhan Sabtu tersebut, Georgorius menegaskan, "Jangan ganggu aktivitas masyarakat di sini. Kami sudah terlalu baik untuk menerima saudara-saudara semua datang mencari kehidupan yang lebih baik di Timika. Tidak boleh datang untuk membuat kerusuhan di Timika."

Pinta Tokoh Adat atas Penyelesaian Eks Karyawan dan Freeport

Polisi mengamankan lokasi bekas kerusuhan eks karyawan Freeport di Check Point 28, Timika, Kabupaten Mimika, Papua, 19 Agustus 2017. (ANTARA FOTO/Spedy Paereng)

Sementara itu tokoh masyarakat Biak dan Sulawesi Selatan yang berada di Timika, John Faidiban, mengajak semua komponen masyarakat di Timika mendukung aparat keamanan melakukan penegakkan hukum terhadap setiap orang atau kelompok yang memicu tindakan anarkis.

Ia mengatakan sejak bermukim dan bekerja untuk Freeport pada 1971 silam baru akhir-akhir ini kerap terjadi persoalan.

"Dulu daerah ini sangat aman, tapi akhir-akhir ini Timika selalu dicap daerah yang tidak aman karena selalu terjadi kerusuhan dan timbul banyak masalah," ujar pensiunan Freeport itu.

Adapun Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Mimika, Basri menegaskan pihaknya akan merugi andai situasi di Timika tak kondusif. Pasalnya, kata Basri, mayoritas warga Sulsel di Timika mencari nafkah lewat usaha.

"Kami minta para mantan karyawan agar menghentikan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Sudah lama kami sampaikan kepada kepolisian, bahkan kami pernah mengimbau warga kami yang mogok agar mereka kembali bekerja, jangan ikut-ikut demo," ujar Basri.

Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjen TNI George Elnadus Supit menegaskan agar tak ada oknum-oknum yang mengulangi atau mencoba-coba mengganggu keamanan dan ketertiban warga Kota Timika.

"Bagi yang masih mencoba-coba mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, mereka akan berhadapan dengan kita. Kita akan mengambil tindakan cepat, tegas dan terukur untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ataupun kalau sudah terjadi maka kita akan bubarkan," kata George di Timika.

Pangdam menegaskan tindakan main hakim sendiri para mantan karyawan Freeport dan perusahaan subkontraktornya tidak bisa ditoleransi dan di luar aturan dan hukum.

"Kondisi ini tentu menimbulkan rasa mencekam, takut dan was-was masyarakat di Timika. Sampai sekarang masih ada isu-isu bahwa mereka mau menyerang lagi, mau berdemo lagi. Kami minta warga Timika jangan terpancing dengan isu-isu yang berkembang," imbau George.

Polisi mengamankan situasi di Check Point 28 saat kerusuhan eks karyawan Freeport di Timika, Kabupaten Mimika, Papua, 19 Agustus 2017. (ANTARA FOTO/Spedy Paereng)

Pada pagi ini di Timika, George bersama Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar memimpin apel gabungan yang dihadiri 500 personel gabungan terkait peningkatan kesiagaan pascakerusuhan akhir pekan lalu.

Boy mengatakan guna membantu pengusutan para pelaku kerusuhan, polisi memanfaatkan bantuan alat perekam CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian.

"Siapa yang kedapatan dan terekam dalam CCTV, itu menjadi fokus kami. Dari beberapa orang yang dikembangkan, inilah yang akan kami maksimalkan. Sudah ada enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka, masih ada lagi yang sedang dalam pendalaman," kata Boy.

Polisi juga akan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan terkait kegiatan unjuk rasa yang berakhir dengan aksi anarkis mulai dari Check Point 28, Terminal Bus Gorong-gorong hingga di kawasan perkantoran PT Petrosea. </span> (wis)

Let's block ads! (Why?)