Djarot: Buat Apa Serapan Tinggi Kalau Tak Dinikmati Rakyat?

Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menyebut serapan anggaran DKI yang rendah tidak mempengaruhi kinerja eksekutif.

Ia juga menyatakan tidak memfokuskan kepemimpinannya pada prosedur, serapan, atau penilaian auditor Badan Pemeriksa Keuangan, tapi pada kinerja dan kepuasan masyarakat Jakarta.

"Orientasi kami itu hasil kinerja, bukan sekadar prosedur. Kalau hasilnya enggak ada dan enggak bisa dinikmati, buat apa? Makanya saya sepakat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) bukan tujuan," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta, Kamis (14/9).

Pada 2016, DKI sendiri memiliki penyerapan anggaran mencapai 87 persen dengan sisa anggaran Rp8 triliun. Hanya saja, hingga awal September 2017 ini, serapan DKI baru mencapai 39 persen.

Djarot mengklaim, DKI Jakarta dalam lima tahun terakhir telah menghasilkan berbagai pembangunan dan proyek infrastruktur yang "bisa dibanggakan" dan dinikmati masyarakat.

Hal ini terjadi ketika Jakarta mengalami dua kali pergantian kepemimpinan, dari semula Joko Widodo ke Basuki Tjahaja Purnama, dan kemudian Djarot.

Djarot menjelaskan, realisasi APBD itu lebih ditekankan untuk peningkatan kualitas pelayanan dan pemenuhan kebutuhan sarana serta prasarana publik. Dia juga menyebut pemerintahannya lebih berhati-hati dalam penganggaran program dan kebijakan, ketimbang fokus pada penyerapan.

"Jadi status itu bukan prioritas yah. Yang kami prioritaskan hasilnya. Kenyataannya ada tidak, itu saja," kata dia.

"Tujuan kami adalah bagaimana pengelolaan keuangan di DKI itu efisien dan tidak dikorupsi. Ada hasil yang nyata dari anggaran yang dikeluarkan."

Djarot mengklaim selama lima tahun terakhir ada banyak proyek infrastruktur yang bisa dinikmati rakyat. (CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati)

Jokowi Keluhkan Inefisiensi

Masalah penyerapan anggaran yang lebih berorientasi pada prosedur ketimbang hasil juga menjadi sorotan Presiden Joko Widodo.

Ia mengeluhkan inefisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Saya sudah cek satu per satu banyak sekali inefisensi itu. Setiap kegiatan yang ada coba dilihat satu per satu, tidak jelas hasil yang dicapai," kata Jokowi di Istana Negara, Kamis (14/9).

Jokowi menceritakan, ia kerap menemukan hal itu saat berkunjung ke daerah dan bertemu dengan kepala sekolah, kepala dinas, kepala desa, dan tim penyuluh.

"Banyak tidak ada keterkaitan program dengan sasaran pembangunan. Lepas sendiri sendiri. Kalau dirinci lagi, tak sesuai maksud dan enggak jelas juga," kata mantan Walikota Solo ini.

(vws)

Let's block ads! (Why?)