Gagal Rayu Djarot Gaji Pak Ogah, Polda Tunggu Anies Dilantik

Polda Metro Jaya menyerah untuk meminta bantuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pembayaran honor pak ogah atau polisi cepek. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sejak awal menolak menggaji Pak Ogah yang akan dijadikan sukarelawan pengatur lalu lintas (Supeltas) oleh polisi.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Halim Panggara mengatakan, Djarot tak mau menggaji Pak Ogah dengan alasan tak punya anggaran tahun ini.

"Dari gubernur ini (Djarot) menyampaikan di tahun 2017 ini tidak ada anggarannya, mungkin di tahun 2018 bisa dianggarkan," kata Halim di Jakarta, Jumat (15/9).

Karena belum ada ada anggaran tersebut, program ini juga akan ditunda untuk sementara. Polisi bahkan belum punya duit untuk membeli seragam dan atribut lainnya untuk menunjang kerja Pak Ogah di jalan raya.

Penyediaan tersebut akan menunggu hingga pemerintah provinsi DKI Jakarta mau mengeluarkan anggaran.

Selain berharap dari Pemprov DKI Jakarta, polisi juga mengajukan permohonan kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta. Kadin dikabarkan bersedia membantu polisi untuk membayar honor pak Ogah.

Gagal Rayu Djarot Gaji Pak Ogah, Polda Tunggu Anies Dilantik

Pelatihan pak ogah atau polisi cepek untuk menjadi relawan pembantu pengatur alu lintas kepolisian. (CNNIndonesia/Safir Makki)

Sejauh ini, kata Halim, sudah terdapat 500 Pak Ogah yang telah mendapatkan pelatihan pengaturan lalu lintas.

Jika Pemprov setuju untuk membayar honor pak ogah, maka mereka akan menerima honor sesuai upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp3,3 juta. Selain itu pak ogah juga akan menerima fasilitas kesehatan dari Badan Pengelola Jaminan Kesehatan (BPJS). </span> (sur)

Let's block ads! (Why?)