Komisi III DPR Kritik Rencana KPK Buka Cabang

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI tidak sepakat rencana Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk unit kerja berbasis wilayah secara permanen.

Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, KPK adalah badan bersifat ad hoc (sementara) yang dibentuk untuk memicu lembaga hukum dalam memberantas korupsi.

"KPK perlu membentuk teritorial hukum tetapi dengan catatan hanya bersifat sementara," ujar Ahmad Sahroni, anggota Komisi III DPR RI dalam pesan singkat, Jumat (22/9).

Ahmad juga menyebut inisiatif membentuk unit kerja di daerah ini juga harus mempertimbangkan peningkatan anggaran karena belum tentu dapat mendorong kinerja KPK dalam memberantas korupsi.

Sejak 2009 hingga 2015, menurut Ahmad, KPK hanya mempu menyumbang uang hasil tipikor bagi kas negara sebesar Rp728,4 miliar.

"Jadi saya kira, masalahnya bukan pada perluasan kewenangan berbasis teritorial, tetapi bagaimana KPK dapat memberi solusi pencegahan yang lebih efektif agar keuangan negara dapat diselamatkan dan pendapatakan belanja negara juga mengalami peningkatan,” ujar Ahmad.

Ide agar KPK membuka cabang sebenarnya sudah bergulir sejak akhir 2014 lalu dan kemudian diapungkan kembali pada pertengahan Agustus ini.

Berdasarkan rencana, KPK akan membuka cabang di sembilan daerah, yakni Sumetera, Kalimantan, Sulawesi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Papua, Maluku, dan Banten.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut, jika rencana membuka perwakilan itu terealisasi, akan ada satu orang yang bertanggung jawab memantau kegiatan pemerintah daerah yang masuk dalam wilayahnya.

Selain menyoroti rencana KPK membuka unit di daerah, Ahmad juga meminta KPK tetap melibatkan unsur yudikatif dalam bekerja agar tidak ada konflik kewenangan dan kerancuan fungsi penegak hukum.

"KPK perlu memperhatikan hubungan dengan lembaga yudikatif sehingga tidak muncul konflik kewenangan yang dapat membuat runyam penegakan hukum tindak pidana korupsi," ujarnya.

(vws)

Let's block ads! (Why?)