Menristekdikti Tak Larang Kampus Diskusi Peristiwa 1965

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Muhammad Nasir tak keberatan lingkungan kampus mengadakan diskusi atau menonton film seputar G3OS/PKI.

Hal tersebut diutarakan merespons kericuhan dalam demonstrasi massa anti-PKI di depan kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, akhir pekan lalu.

"Belajar sejarah G30S/PKI di kawasan kampus tidak boleh dilarang," ujarnya usai menghadiri deklarasi antiradikalisme di perguruan tinggi di Universitas Kristen Indonesia, Cawang, Jakarta Timur kemarin.

Nasir menganggap pro-kontra dalam menilai sebuah peristiwa sejarah adalah wajar. Hanya saja, penilaian tersebut seharusnya tidak disertai dengan tindak kekerasan.

Untuk mencegah kekerasan di lingkungan kampus terkait isu PKI, Nasir memerintahkan seluruh rektor untuk meminimalisir pergerakan yang dapat menimbulkan perpecahan dan radikalisme.

"Semua dosen di dalam kampus yang menuju pada radikalisme dan perpecahan harus diingatkan," sebutnya.

Isu komunisme dan PKI kembali merebak menyusul kericuhan dalam aksi demonstrasi di kantor LBH Jakarta akhir pekan lalu. Demo dilakukan oleh massa yang mencurigai LBH Jakarta menggelar acara seputar PKI.

Dalam peristiwa itu polisi menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat aksi perusakan kantor LBH Jakarta.

Nama Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen ikut terseret dalam peristiwa setelah pihak LBH Jakarta menduga sosoknya berada di balik aksi demo dan pengepungan yang berakhir dengan kericuhan.

Let's block ads! (Why?)