Beban Terakhir Jenderal Gatot: Prajurit Kuat dan Profesional

Jakarta, CNN Indonesia -- Momen perayaan HUT TNI ke-72 tak hanya bisa diperingati melalui kegiatan seremonial, melainkan juga dengan melakukan refleksi agar dapat berbenah diri untuk memastikan prajurit TNI yang profesional.

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, profesionalisme prajurit bisa dilihat dari empat faktor, yakni well-equipped (dilengkapi dengan baik), well -educated (teredukasi dengan baik), well-trained (terlatih dengan baik), dan well-paid (terbayar dengan baik).

Well-equipped, menurut Al Araf, bahwa militer harus memiliki persenjataan atau alutsista (alat utama sistem pertahanan) yang modern dan canggih, sebab militer yang profesional harus diwujudkan dengan kuatnya persenjataan.

Al Araf menyayangkan, berdasarkan data dari Kementerian Pertahanan, saat ini hanya 50 persen alutsista instansi yang saat ini dipimpin oleh Jenderal Gatot Nurmantyo itu, dianggap layak.

"Itu artinya, kita harus berlomba mencapai angka 100 persen, khususnya kapasitas di kekuatan angkatan laut dan angkatan udara yang masih jauh dari ideal," katanya di sebuah diskusi bertajuk "72 Tahun TNI dan Tantangan Reformasi Militer" di Kantor Imparsial, Rabu (4/10).

Pengamat militer itu pun mempermasalahkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan alutsista yang terkadang masih bermasalah.

"Ada skandal dalam pengadaan alutsista. Sudah saatnya Presiden dan DPR memastikan transparansi dan akuntabilitas berjalan dengan baik," ujarnya.

Selanjutnya adalah well-educated. Ia mengatakan, prajurit yang profesional harus meletakkan dirinya sebagai sosok yang terdidik. Artinya, upaya untuk memberikan materi tentang hak asasi manusia (HAM), mencakup penghormatan dan pelanggarannya, penting diterapkan di tubuh TNI selain pelatihan fisik di lapangan.

Adapun well-trained, kata Al Araf, pelatihan terhadap TNI harus ditingkatkan secara kuantitas dan kualitas.

"Kita tahu, kuantitas dan kualitas prajurit masih sangat minim karena terbentur anggaran. Untuk operasi gabungan saja, membutuhkan anggaran yang besar," kata Al Araf.

Ia meminta Pemerintah dan DPR mencarikan cara terbaik untuk memastikan militer mendapat pelatihan yang layak karena sejatinya tugas militer di masa damai adalah latihan.

Terakhir, adalah well-paid atau terpenuhinya gaji yang cukup. Al Araf mengatakan, tentara harus terjamin kebutuhan kesejahteraannya.

Kondisi saat ini masih jauh dari ideal sehingga dapat menimbulkan berbagai persoalan bagi prajurit TNI yang bisa berdampak pada TNI secara institusional.

Persoalan-persoalan yang dimaksud, kata Al Araf, bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat. Misalnya, kasus penyimpangan yang dilakukan oknum militer karena faktor kesejahteraan.

Ia juga menyoroti para prajurit yang tinggal di luar barak-barak militer. Pemerintah dan DPR, kata Al Araf, seharusnya memiliki road map dan planning untuk membangun barak-barak militer di dalam batalyon atau tempat khusus militer.

"Barak harus terpenuhi, kalau tidak, mereka akan tinggal di kontrakan atau di kos, sehingga susah dilakukan kontrol terhadap prajurit," katanya.

(wis)

Let's block ads! (Why?)