DPR: Polri usut tuntas kerusuhan Mako Brimob

Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut tuntas dan mengungkapkan secara terinci penyebab dan kronologi terjadinya kerusuhan yang terjadi di Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, pada Selasa (8/5).

"DPR juga meminta kepolisian memperketat pengamanan dan pengawasan di Mako Brimob dan sekitarnya, serta mengamankan sejumlah senjata api yang berhasil direbut oleh tahanan," katanya di Jakarta, Rabu.

Dia juga menyampaikan dukacita mendalam atas gugurnya lima anggota Polri dalam kerusuhan tersebut dan mendesak Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk bertindak tegas atas kejadian yang diduga karena serangan dari narapidana kasus terorisme serta adanya upaya untuk merebut senjata dari anggota Brimob.

Bambang juga meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mengevaluasi terhadap rasio jumlah sipir yang tidak berbanding lurus terhadap jumlah tahanan guna mengantisipasi terulangnya kerusuhan di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Saya mendorong Kemenkumham untuk lebih meningkatkan program-program pembinaan tahanan yang berkaitan dengan kerohanian dan keterampilan, serta meningkatkan kewaspadaan dan keamanan terhadap setiap tahanan agar kejadian tersebut tidak terulang," ujarnya.

Bambang juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta tidak terprovokasi dan menyebarkan berita yang belum dikonfirmasi kebenarannya.

Baca juga: LPSK datangi Mako Brimob Depok

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai kerusuhan di Mako Brimob merupakan satu kejadian yang luar biasa, karena bisa terjadi di pusat sebuah institusi yang seharusnya paling aman.

Kalau di Mako Brimob saja bisa terjadi kerusuhan,menurut dia, maka apalagi di tempat lain sehingga harus ada transparansi terkait apa yang terjadi sesungguhnya terjadi latar belakang kejadian tersebut.

"Jadi, menurut saya perlu ada satu penyelidikan yang menyeluruh termasuk sistem yang ada di sana," katanya.

Ia pun menegaskan, harus ada transparansi apa yang sebenarnya terjadi karena di media sosial, masyarakat menerima foto-foto yang memberitakan hal berbeda.

Dia juga menilai harus ada evaluasi terkait keberadaan tempat tahanan di dalam Mako Brimob, apakah masih diperlukan atau dibuat terpisah karena mengingat Brimob merupakan pasukan elite di Polri.

Let's block ads! (Why?)