"Kami menghimbau Mendagri lebih serius mendalami kasus ini, kalau perlu dibentuk tim, karena suara-suara di Komisi II DPR sudah hampir 'nyaring' semua untuk membentuk Panitia Khusus," kata Bambang di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin.
Dia menegaskan kalau Kemendagri tidak bisa menangani permasalahan tersebut maka para anggota DPR akan mendorong pembentukan Pansus KTP-E tersebut.
Namun dia menilai kalau permasalahan tersebut sudah ditangani dengan baik oleh Kemendagri maka tidak diperlukan pembentukan Pansus.
"Menurut saya kalau sudah ditangani dengan baik oleh Mendagri maka tidak diperlukan Pansus namun kalau tidak, kawan-kawan di DPR akan mendorong itu," ujarnya.
Bambang mengatakan persoalan KTP-E yang tercecer di beberapa tempat sudah menjadi perhatian Pimpinan DPR sehingga telah meminta Komisi II DPR untuk minta penjelasan Kemendagri sebagai mitra kerja komisi tersebut.
Dia menilai kasus tersebut menjadi perhatian serius sehingga Pimpinan DPR juga telah meminta Komisi II DPR untuk memanggil pihak perusahaan pengadaan KTP-E agar kasus tersebut tidak dipolitisasi.
"Hal itu agar tidak dipolitisasi dan tidak dijadikan isu politik menjelang Pemilu 2019 dan kami juga mendorong sistem pemilu kita harus menggunakan sistem 'e-voting'," katanya.
Bambang yang merupakan politisi Partai Golkar itu menilai "e-voting" agar duplikasi KTP-E bisa terhindari karena dalam sistem kalau input data dilakukan ganda maka akan tertolak secara otomatis.
Sebelumnya, KTP elektronik yang sudah dan akan habis masa berlakunya ditemukan tercecer di sekitar Jalan Bojong Rangkong, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu (8/12) siang.
Kapolsek Duren Sawit Kompol Parlindungan Sutasuhut mengatakan penemuan tersebut bermula saat anak-anak di lingkungan sekitar bermain bola lalu menemukan sebuah karung dan ternyata KTP-E yang sudah tercetak.
"Ketika mereka menemukan karung, dikira barang apa sama mereka lalu dibuka, ditemukanlah KTP elektronik sudah tercetak identitasnya. Bukan blangko kosong ya, sudah tercetak, ada nama dan alamatnya," katanya.
Parlindungan mengatakan KTP-E tersebut kebanyakan atas nama warga Kelurahan Pondok Kelapa. Identitas tersebut merupakan cetakan pertama karena masih ada batas tanggal berlakunya dan tidak ada keterangan seumur hidup.
Menurut dia untuk penanganan lebih lanjut, Polsek Duren Sawit melimpahkan barang bukti dan kasus tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur.
Baca juga: KTP elektronik kedaluwarsa ditemukan tercecer di Duren Sawit
Baca juga: Mendagri tegaskan KTP-e tercecer murni kecelakaan
Baca juga: 100 orang pegawai bantu musnahkan KTP-e
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2018
Bagikan Berita Ini
0 Response to "DPR minta Kemendagri serius tangani kasus KTP-E tercecer"
Post a Comment