Menkeu: Digitalisasi penyaluran kredit ultramikro untuk akuntabilitas

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proses digitalisasi penyaluran kredit ultra mikro akan bermanfaat untuk mendorong terjadinya akuntabilitas, karena data penerima bantuan dapat lebih akurat.

"Dengan penggunaan teknologi digital, program ini di akar rumput dapat lebih akuntabel. Melalui by name dan by address jalur transaksi dapat lebih mudah terlihat," katanya dalam acara peluncuran Program Digitalisasi Pembiayaan Kredit Ultramikro di Jakarta, Selasa.

Sri Mulyani menjelaskan penggunaan data tersebut dapat menjadi bukti bahwa kegiatan perekonomian di tingkat masyarakat bawah telah meningkat dan pemerintah bisa mendapatkan kemudahan dalam melakukan evaluasi atas efektivitas kegiatan ini.

Selain itu, pemanfaatan digitalisasi ini bisa memberikan akses yang lebih luas untuk penyaluran kredit ultra mikro, terutama kepada masyarakat yang selama ini belum pernah mendapatkan akses pembiayaan dan warga di wilayah terpencil yang ingin memulai kegiatan usaha.

"Kolaborasi ini bisa mendorong penetrasi ke pemain baru, bukan yang itu-itu saja. Kita ingin adanya ekspansi, karena masih banyak yang belum mendapatkan akses keuangan. Dengan demikian, pengembangan ekonomi di masyarakat dapat semakin baik," ujarnya.

Ia juga menegaskan pemanfaatan teknologi digital juga dapat menghilangkan hambatan yang dialami oleh wirausahawan potensial di akar rumput yang selama ini kesulitan mendapatkan akses kepada perbankan dan menekan biaya tinggi.

"Teknologi digital bisa memungkinkan penetrasi, tanpa overhead cost yang sangat tinggi. Dulu BRI tidak bisa dikalahkan bank lain karena punya kantor cabang hingga ke daerah. Tapi, eksistensi BRI saat ini disaingi oleh fintech' yang hanya membutuhkan smartphone," katanya.

Sebagai bagian dari pemberdayaan usaha mikro, pemerintah memutuskan untuk membangun ekosistem digital untuk menyediakan alternatif metode pencairan pembiayaan secara "cashless" bagi debitur pembiayaan kredit ultra mikro.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan uji coba dengan empat penyedia jasa sistem pembayaran yang telah mendapatkan izin Bank Indonesia yaitu PT Telkom Indonesia (T-Money), PT Telekomunikasi Selular (T-Cash), PT Bukalapak.com (Bukalapak) dan PT Dompet Anak Bangsa (Go-Pay).

Kegiatan uji coba ini akan berlangsung selama setahun dengan evaluasi secara rutin setiap tiga bulan untuk mengukur tingkat penerimaan debitur pembiayaan kredit ultra mikro terkait transaksi secara elektronik serta proses perekaman dan pelaporan transaksi debitur.

Untuk itu, debitur yang ingin memilih metode cashless dapat memanfaatkan platform dan teknologi uang elektronik guna memudahkan transaksi serta menyediakan market place untuk usaha mikro di era digital ekonomi.

Melalui teknologi digital maka diharapkan tercipta peningkatan inklusi keuangan terhadap masyarakat dan pemerintah dapat memantau pola belanja serta transaksi yang dilakukan oleh debitur di lapisan terbawah dalam pemanfaatan pembiayaan yang diterima.

Pembiayaan kredit ultramikro merupakan program pembiayaan, yang disalurkan melalui Badan Layanan Umum PIP dengan nilai pembiayaan paling besar Rp10 juta per debitur, bagi masyarakat yang tidak dapat mendapatkan fasilitas pendanaan dari perbankan.

Pemerintah menganggarkan dana dalam APBN untuk penyaluran kredit ultramikro sebesar Rp1,5 triliun pada 2017, sebanyak Rp2,5 triliun pada 2018 dan sebesar Rp3 triliun pada 2019.

Total anggaran yang diberikan memasuki tahun ketiga penyaluran mencapai Rp7 triliun.
Untuk tahun 2018, penyaluran hingga November telah mencapai Rp1,67 triliun untuk 608.000 pelaku usaha mikro.

Selama ini PIP juga telah bekerja sama dengan institusi yang berpengalaman dalam pembiayaan UMKM, yaitu PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani, PT Bahana Artha Ventura serta 18 koperasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Let's block ads! (Why?)