"Sepanjang tahun 2018, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT menerima 131 keluhan masyarakat atas pelayanan publik. Substansi pertanahan paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) Darius Beda Daton kepada ANTARA News di Kupang, Senin, terkait evaluasi kinerja akhir tahun.
Menurut dia, dari 131 keluhan masyarakat kepada Obudsman, substansi pertanahan sebanyak 22 laporan, Kepolisian (21) dan kepegawaian (19). Selain itu substansi pendidikan 13 laporan serta kesehatan sebanyak delapan laporan.
Dia menjelaskan, dugaan maladministrasi yang dikeluhkan dalam pelayanan pertanahan seputar penundaan berlarut pelayanan pengukuran dan penerbitan sertifikat tanah oleh Kantor Pertanahan serta pelayanaan mediasi sengketa tanah oleh pemerintah daerah (pemda).
Selain itu, dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang memasuki tanah Suku Paumere.
Baca juga: Kementerian Pertahanan raih penghargaan dari Ombudsman
Beda Daton menambahkan, keluhan masyarakat seputar substansi pelayanan Kepolisian mengalami tren penurunan cukup signifikan, setelah selama tiga tahun terakhir bertengger pada urutan teratas dengan jumlah laporan di atas 50 laporan setiap tahun.
"Respons institusi Kepolisian melalui Itwasda Polda NTT atas setiap keluhan pelayanan kepada Ombudsman NTT terkoordinasi dengan baik dan cukup cepat," katanya.
Ombudsman RI Perwakilan NTT melaksanakan tugas dan fungsi penyelesaian laporan oleh Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) dan Keasistenan Pemeriksaan serta Keasistenan Pencegahan yang melaksanakan fungsi pencegahan maladministrasi dalam pelayanan publik.
"Jumlah laporan masyarakat yang telah diselesaikan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT sebanyak 86 laporan (65) persen, sedangkan dalam proses pemeriksaan sebanyak 45 laporan (35) persen," katanya.
Dia mengatakan, pada tahun 2019 Ombudsman akan berupaya menyelesaikan laporan yang masih berproses dan mendorong beberapa pemda untuk segera keluar dari Zona Merah Kepatuhan Pelayanan Publik.
Baca juga: Ombudsman Bali sarankan standarisasi wisata murah
Baca juga: Polisi segera jawab temuan Ombudsman soal kasus Novel Baswedan
Baca juga: Masuk kategori hijau, Papua raih predikat kepatuhan dari Ombudsman
Pewarta: Bernadus Tokan
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2018
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pelayanan Pertanahan di NTT paling dikeluhkan selama 2018"
Post a Comment