Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengatakan pendekatan secara politik dan ekonomi telah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan di Papua, sehingga dialog bukan lagi menjadi solusi bagi penyelesaian masalah di wilayah timur Indonesia itu.
"Jadi politik sudah dikasih, ekonomi sudah dikuasai. Apanya lagi yang bisa didialogkan, coba? Semua sudah maksimal, jadi sudah berkali-kali ada pembicaraan seperti itu," kata Kalla, kepada wartawan, di Jakarta, Selasa.
Pendekatan politik yang dilakukan pemerintah untuk Papua adalah dengan pemberian wewenang pejabat daerah haruslah dijabat oleh warga asli Papua.
"Pemerintah, politik, sudah diserahkan. Untuk jadi gubernur, bupati harus orang asli. Kalau di Aceh tidak, masih bisa orang luar Aceh jadi gubernur. Tapi kalau di Papua tidak," kata Kalla.
Sementara terkait ekonomi, dia mengatakan, hak anggaran dari pemerintah pusat kepada Papua telah diberikan melebihi hak daerah lain. Bagi hasil dari keuntungan PT Freeport Indonesia, merupakan salah satu contoh besarnya perhatian pemerintah pusat ke Papua.
Kalla menjelaskan, dana yang digelontorkan pemerintah pusat kepada Papua sudah melebihi dari keuntungan PT Freeport Indonesia pada 2017.
"Freeport itu pada tahun lalu hanya membayar pajak royalti sedikit, di atas Rp10 triliun; dulu pernah Rp18 triliun, sekarang di bawah itu. Yang lain katakanlah penghasilan ke pusat mungkin Rp20-25 triliun. Kita transfer ke Papua itu hampir Rp100 triliun," jelasnya.
Ia mengatakan, upaya dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sekitar juga sudah sering dilakukan untuk mencari solusi pembangunan Papua.
Namun, tidak jarang juga upaya pendekatan pemerintah pusat tersebut "ditunggangi" kepentingan politik oleh kelompok tertentu yang menginginkan kemerdekaan Papua. Terkait akan hal itu, Kalla menegaskan pemerintah pusat tidak akan memberikan kemerdekaan bagi Papua.
"Sekarang sebenarnya, opsi dialog itu juga pertanyaannya: Apa lagi yang bisa didialogkan?. Semua sudah dikasih ke daerah (Papua), kecuali kemerdekaan," ujarnya.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2018
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pendekatan politik dan ekonomi sudah dijalankan untuk Papua"
Post a Comment