Alumni 212: Kebijakan Jokowi Tak Bersahabat pada Umat Islam

Jakarta, CNN Indonesia -- Presidium Alumni 212 menilai pemerintahan Joko Widodo sedang memperlemah umat Islam. Sejumlah pemerintahan Jokowi dianggap cenderung memecah-belah umat.

"Kebijakan rezim Jokowi tidak bersahabat, tidak simpatik pada umat Islam. Bahkan antipati pada sebagian umat Islam yang mengambil posisi kritis terhadap rezim," kata Wakil Ketua Alumni 212 Hasri Harahap saat berorasi di atas mobil komando, di depan patung kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

Upaya rezim Jokowi memperlemah umat Islam, kata Hasri dilakukan secara sistematis. Dia menuding pemerintah telah menyalahgunakan kekuasaan dengan melakukan kriminalisasi ulama dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas.

Pemerintah Jokowi, kata Hasri, justru cenderung memihak pada kekuatan asing.

"Kepentingan rakyat banyak semakin diabaikan, khususnya terhadap umat Islam. Kebijakan rezim terlihat jelas yaitu politik pecah belah, Devide et Impera," kata dia.

Perppu nomor 2/2017 tentang Ormas, kata Hasri, merupakan bukti anyar bahwa pemerintah bisa leluasa membubarkan Ormas yang tidak disukai rezim.

"HTI adalah korban pertama Perppu tersebut. Pembubaran ormas itu tidak perlu lewat pengadilan," kata dia.

Menurutnya, bila Perppu 2/2017 disetujui DPR dan gugatan uji materi ditolak MK, maka penegakan HAM akan runtuh.

Sebab itu, Alumni 212 menyerukan agar seluruh ormas Islam, menolak Perppu 2/2017. "Kepada DPR berpikirlah jangan sampai mengorbankan kepentingan jangka panjang. Jadilah DPR yang sesungguhnya," kata dia.

Hasri juga berharap agar Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan untuk menganulir Perppu tersebut.

"MK adalah benteng terakhir untuk mereview setiap Undang-Undang yang dirasa jauh dari nilai keadilan," kata dia.

(syh/syh)

Let's block ads! (Why?)