Eks Karyawan Media Milik Hary Tanoe Demo di Surabaya

Jakarta, CNN Indonesia -- Puluhan karyawan Koran Sindo Biro Jawa Timur yang terkena PHK dan belum mendapat pesangon dengan jumlah yang sesuai menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur siang tadi, Senin (10/7).

"Tadi ada 25 orang dari Biro Jawa Timur. Gelar aksi sekitar jam dua siang di depan Gedung DPRD Jawa Timur di Surabaya," kata Ketua Paguyuban Karyawan Koran Sindo yang terkena PHK, Tarmuji kepada CNNIndonesia.com lewat sambungan telepon, Senin (10/7).

Diketahui, ada 37 karyawan Koran Sindo Biro Jawa Timur yang terkena PHK. Semuanya dipecat melalui surat yang dikirim ke rumah masing-masing. Sebagian besar dari mereka pun tidak memperoleh haknya setelah di-PHK.

Tarmuji mengatakan hal itu dilakukan agar PT MNI tergerak untuk melakukan tindakan yang lebih konkret dalam menyelesaikan masalah pemberian hak-hak yang belum di peroleh karyawan yang dipecat. Dia lalu menjelaskan bahwa ke depannya akan terus menggelar aksi serupa.

"Apa yang akan kita suarakan akan selalu sama. Kita ingin perusahaan memenuhi hak-hak yang mestinya kita peroleh," kata Tarmuji.

Menemui DPRD

Sebelum menggelar aksi unjuk rasa, Tarmuji mengatakan pihaknya sempat mengadakan pertemuan dengan anggota Komisi E DPRD Jawa Timur dan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Kadisnakertransduk) Jawa Timur, Setiadjit.

Pertemuan itu dihelat di gedung DPRD Jawa Timur pada pukul 13.00 hingga 14.00 WIB. Berdasarkan siaran pers yang dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Setiadjit mengatakan tuntutan karyawan yang dipecat sudah sesuai dengan aturan.

Menurutnya, PT MNI mesti memberi pesangon seperti yang tercantum dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Sampai saat ini belum ada kata sepakat," ujar Setiadjit.

Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Agung Mulyono lalu meminta kepada karyawan PT MNI yang dipecat agar terus berkoordinasi dengan Disnakertransduk. Menurutnya, itu perlu dilakukan agar semua pihak dapat mengetahui perkembangan penyelesaian masalah tersebut.

"Kuncinya adalah komunikasi. Kita sudah mendengar apa yang disampaikan Pak Kadisnaker," tutur Agung.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Da'im turut berkomentar atas masalah yang terjadi antara PT MNI dengan karyawan yang dipecat. Dia sangat menyayangkan keputusan pihak PT MNI yang memutus hubungan kerja karyawannya yang akan sulit mencari kerja kembali karena alasan usia. (asa)

Let's block ads! (Why?)