Kapolri Tegur Kapolda Jawa Barat Terkait Aturan 'Local Boy'

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian menegur Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charlian.

Teguran diberikan terkait penerbitan dalam menyikapi surat keputusan (SK) yang dikeluarkan Kapolda Jabar perihal kebijakan prioritas putra daerah dalam penerimaan calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Jawa Barat tahun anggaran 2017.

"Sudah saya tegur," kata Tito di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/7).

Tito juga membenarkan keberadaan surat keputusan tentang kebijakan prioritas putra daerah dalam penerimaan calon taruna Akpol Jawa Barat.

Menurutnya, surat dengan nomor Kep/702/VI/2017 itu dikeluarkan oleh Anton untuk mengakomodir aspirasi sejumlah masyarakat dan tokoh di Jawa Barat yang ingin diprioritaskan dalam penerimaan calon taruna Akpol.

Namun, lanjut Tito, setelah ramai diperbincangkan publik dan ditegur, Anton menyadari bahwa langkahnya menyalahi aturan yang telah disusun dalam penerimaan calon taruna Akpol.

Pernyataan Tito tersebut sekaligus membantah pernyataan Anton sebelumnya yang menyangkal penerbitan SK tentang prioritas putra daerah dalam penerimaan calon taruna Akpol Jawa Barat tahun anggaran 2017.

"Itu enggak ada. Tidak pernah ada surat keputusan itu," ujar Anton di Markas Polda Jabar, Kota Bandung, seperti dikutip dari Antara.

Polri telah membentuk tim khusus yang diisi oleh Asisten Kapolri Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Divisi Profesi dan Pengamanan, serta Inspektorat Pengawasan Umum untuk mengkaji dan mengevaluasi surat keputusan itu lebih lanjut.

"Tadinya mau akomodir niatnya mungkin baik, akomodir (aspirasi) tokoh-tokoh setempat. Tapi, setelah dijelaskan ada peraturan terkait itu, Kapolda Jawa Barat baru ingat. Kami turunkan tim dari Mabes Polri dipimpin untuk meluruskan," tutur mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Jenderal polisi bintang dua itu menegaskan surat keputusan yang beredar itu tidak berdasar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, Anton mengaku tidak tahu menahu terkait terbitnya surat tersebut.

"Itu kan isu, mana buktinya. Belum bisa dibenarkan," kata dia di Markas Polda Jawa Barat, kemarin.

Kericuhan terkait local boy terjadi setelah video orangtua calon taruna Akpol, Nani (47), yang memprotes polisi di Polda Jabar viral di media sosial pekan lalu.

Nani mempertanyakan kebijakan prioritas putra daerah yang tertuang dalam keputusan Kapolda Jawa Barat yang dikeluarkan tanggal 23 Juni 2017.

Dalam keputusan Kapolda tersebut diatur pedoman penerapan persentase kelulusan tingkat panitia daerah (panda) bagi putra-putri daerah dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri secara terpadu (Akpol, Bintara, Tamtama) TA 2017 Panda Polda Jabar.

Dalam keputusan Kapolda Jabar itu, hasil kelulusan sementara sebanyak 35 orang pria dan empat orang wanita dengan kuota 13 orang putra daerah dan 22 orang nonputra daerah.

Namun setelah melewati tahap seleksi hanya sebanyak 12 orang putra daerah dan 11 orang nonputra daerah yang diterima.

"Nah di situ (kebijakan) nonputra daerah diambil hanya 11 orang, padahal nilainya lebih tinggi dari putra daerah. Kami protes, kalau putra daerah itu nilainya tinggi, enggak apa-apa, kami ikhlas, tapi ini di bawah dari (putra) kami," kata Nani.

Menurutnya, kebijakan prioritas putra daerah ini diberitahukan kepada orang tua calon siswa saat pengumuman kelulusan, Kamis (28/6) di Polda Jabar.

Saat itu, orang tua siswa bereaksi keras karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya soal kategorisasi putra daerah dan non putra daerah. (wis)

Let's block ads! (Why?)