"Tidak layak memberikan keistimewaan karena jabatan atau profesi. Semua pekerjaan juga sibuk. Harusnya diperlakukan sama saja," kata Suadi di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (13/7).
Suadi mengatakan, jalur istimewa untuk anak TNI/Polri bukan contoh pembelajaran yang baik. Bisa saja jalur istimewa itu disalahgunakan dengan memasukan anak ke sekolah favorit meski kemampuan akademisnya kurang baik.
Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kemdikbud Daryanto mengatakan, anggota TNI dan Polri memiliki beban pekerjaan yang berat serta kerap berpindah-pindah tempat bekerja. Oleh karena itu, pihaknya tidak keberatan jika TNI dan Polri dapat mendaftarkan anaknya ke sekolah baru melalui jalur istimewa.
"Aparat penegakan hukum TNI dan polisi kan punya beban yang enggak ringan juga. Jangan lagi dibebani dengan urusan anak sekolah. Kalau cuma anaknya sendiri itu manusiawi menurut saya," kata Daryanto di Kemdikbud, Jakarta, Selasa (11/7).
Dari jumlah itu, 20 persen khusus untuk kalangan siswa kurang mampu. Kemudian 10 persen dibagi menjadi dua, yakni 5 persen untuk siswa berprestasi meski berada di luar zonasi sekolah, 5 persennya lagi untuk siswa dengan alasan khusus.
Perihal penerimaan siswa lewat jalur istimewa, dinas pendidikan di daerah diberikan wewenang untuk memanfaatkan 5 persen alasan khusus tersebut. Termasuk juga untuk jalur istimewa untuk anak-anak dari anggota TNI dan Polri. (kid/kid)
Baca Kelanjutan Ombudsman Kritik Jalur Istimewa Anak TNI/Polri dalam PPDB : http://ift.tt/2ul94axBagikan Berita Ini
0 Response to "Ombudsman Kritik Jalur Istimewa Anak TNI/Polri dalam PPDB"
Post a Comment