Polri Dukung Kebijakan Full Day School Kemdikbud

Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan kebijakan lima hari sekolah dengan waktu belajar delapan jam dalam sehari mendapat dukungan dan apresiasi dari Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan siaran pers Biro Humas Kemdikbud yang dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin turut menghadiri Rapat Koordinasi dan Diskusi Kelompok Terpumpun Tim Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di kantor Kemdikbud, Jakarta, Jumat (7/7). Pada acara itulah Syafruddin menyatakan dukungan dan apresiasinya.

"Kami sangat mengapresiasi kebijakan Bapak Mendikbud dan apa langkah-langkah yang dilakukan Mendikbud dalam rangka membangun karakter," imbuh Syafruddin.

Diketahui, dalam kebijakan delapan jam belajar di sekolah, Kemdikbud berencana menyisipkan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) kepada para siswa. Program tersebut akan dilakukan di sekolah-sekolah usai para siswa mempelajari mata pelajaran sesuai jadwal setiap hari.

Syafruddin mendukung kebijakan lima hari sekolah khususnya program PPK, karena menurutnya, anak-anak sangat membutuhkan penguatan karakter. PPK dinilainya sebagai langkah yang tepat untuk membentuk generasi muda yang berkarakter sehingga berguna bagi bangsa dan negara.

Menurut Syafruddin, kondisi Indonesia saat ini betul-betul membutuhkan program PPK, dalam rangka menyiapkan generasi penerus yang berkarakter. Karenanya ia berharap Kemdikbud dapat menerapkan PPK secara optimal.

"Kami harapkan gerakan PPK dapat berjalan dengan baik, karena perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia yang membutuhkan respon strategis dari dunia pendidikan yang menyiapkan generasi penerus bangsa," kata Syafruddin.

Di tempat yang sama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengapresiasi dukungan yang diberikan Syafruddin tersebut.

Muhadjir lalu meminta kepada tim PPK dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan agar lekas membentuk tim asistensi di tingkat daerah. Tim-tim tersebut, lanjut Muhadjir, bertugas turun ke sekolah-sekolah dalam rangka membantu perancangan penyelenggaraan program PPK.

Muhadjir menekankan agar sekolah-sekolah yang siap menerapkan kebijakan lima hari saja yang dibantu merancang penyelenggaraan program PPK oleh tim asistensi. Selebihnya, atau sekolah-sekolah yang belum siap, jangan dipaksakan untuk menerapkan program PPK tersebut.

"Tolong dibantu yang benar-benar bersedia saja dulu," tutur Muhadjir.

Kemdikbud berencana menerapkan kebijakan lima hari sekolah dengan waktu belajar delapan jam dalam sehari pada tahun ajaran 2017-2018 mendatang. Kebijakan tersebut tercantum dalam Permendikbud No. 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

Kebijakan Kemdikbud tersebut menuai protes dari berbagai kalangan. Salah satunya mereka yang menganggap kebijakan lima hari sekolah dapat mematikan pola pendidikan madrasah diniyah yang biasa dilakukan usai kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Oleh karena itu, persatuan madrasah mendesak Kemdikbud agar membatalkan pelaksanaan kebijakan lima hari sekolah pada tahun ajaran 2017-2018 mendatang. (rsa)

Let's block ads! (Why?)