Amunisi Baru Jokowi di Tangan Unit Kerja Ideologi Pancasila

Pemerintah tengah berupaya menghapuskan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bertentangan dengan Pancasila atau anti-Pancasila. Langkah awalnya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Ormas.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi korban pertama atas berlakunya aturan yang diteken Presiden Joko Widodo awal Juli 2017 lalu. HTI dianggap mengancam eksistensi Pancasila dan keutuhan bangsa. Organisasi transnasional itu mengusung khilafah untuk ditegakkan.

Sejurus kemudian, pemerintah menggencarkan upaya membumikan kembali nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Langkah mengarusutamakan Pancasila ini menjadi tugas dan tanggung jawab Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Lembaga nonstruktural yang baru dibentuk Jokowi pada Mei 2017 lalu itu dipimpin oleh Yudi Latif. Terdapat dewan pengarah yang diketuai Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Tugas utama unit baru ini adalah melakukan pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Lingkungan kampus menjadi salah satu wilayah yang disasar pemerintah untuk melakukan pembinaan Pancasila.

Kepala UKP PIP Yudi Latif menyampaikan sejumlah rencana kerja pemerintah dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila di lingkungan perguruan tinggi. Program tersebut bakal mulai dijalankan pada tahun ini.

Yudi menganggap penanaman nilai-nilai Pancasila ke generasi muda, termasuk ke mahasiswa, perlu dilakukan agar dasar berbangsa dan bernegara itu tak lekang oleh zaman. Dia mengatakan, setiap generasi memerlukan pemahaman Pancasila seutuhnya.

“Setiap zaman selalu ada generasi-generasi baru, oleh karena itu pancasila tidak boleh berhenti penyemaiannya. Setiap generasi memerlukan pengenalan, memerlukan pemahaman tentang apa dasar-dasar nilai, dasar-dasar titik temu dan titik tuju dari bangsa ini,” kata Yudi saat berbincang dengan Tim CNNIndonesia.com di kantornya, awal Agustus.

Yudi mengungkapkan bahwa Pancasila merupakan suatu nilai, falsafah dan ideologi yang harus terus menerus ditanamkan dan dikembangkan kepada seluruh elemen masyarakat. Terutama, lanjutnya, kepada generasi muda, yang merupakan tunas bangsa Indonesia.

Penulis buku Menyemai Karakter Bangsa itu mengatakan untuk merealisasikan pembinaan di tataran mahasiswa, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Yudi menyatakan pihaknya telah mencapai kesepahaman untuk melakukan pembaruan pengajaran Pancasila.

“Mulai tahun ini bertepatan dengan penerimaan mahasiswa baru, harus ada satu tanda bahwa kita ini ingin melakukan revatilisasi dan reaktualisasi pembelajaran Pancasila secara lebih atraktif, secara lebih tepat bagi generasi hari ini,” tuturnya.

Yudi merasa khawatir bila Pancasila tak ‘ditanamkan’ kepada mahasiswa di lingkungan kampus secara utuh akan semakin terasingkan. Sebab di sisi lain, kampus juga menjadi ladang tumbuhnya pemahaman yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

HTI yang telah resmi dibubarkan pemerintah menjadikan kampus sebagai salah satu kantong kaderisasi. Mereka menyebarkan gagasan khilafah agar ditegakkan melalui selimut dakwah. Membuat organisasi sayap dan ‘menyusupkan’ kader di lembaga dakwah kampus.

Amunisi Baru Jokowi di Tangan Unit Kerja Ideologi Pancasila

Kepala UKP-PIP Yudi Latif menyatakan nilai-nilai Pancasila perlu disemai di kalangan mahasiswa dan perguruan tinggi (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Yudi tak heran dengan fenomena tersebut.

Menurut lulusan Australian National University itu, masuknya pandangan Islam fundamentalis ke lingkungan kampus lantaran ada kegagalan dalam menyampaikan pemahaman tentang Pancasila.

“Ketika Pancasila tidak lagi menjadi perhatian, Pancasila tidak lagi menjadi paradigma teori yang dikembangan dalam pembelajaran, ketika itu lah kemudian paham-paham lain masuk membonceng arus globalisasi,” ujarnya.

Yudi menyatakan masuknya pemahaman dari luar ini tak luput dari perubahan era yang dialami Indonesia, pasca-Orde Baru. Ada kecenderungan, masyarakat ‘muak’ dengan Pancasila lantaran selama beberapa tahun mereka seperti ‘dicekoki’ Pancasila.

Hal lain adalah mahasiswa generasi ’90-an yang ia sebut mengalami dahaga pengetahuan. Mereka mulai tertarik degan pemikiran dari luar, seperti pemikiran Islam dari timur tengah, seperti Mesir, Iran dan lainnya. Dari situ radikalisme masuk dan dikembangkan lewat pelatihan-pelatihan.

“Pelan-pelan gerakan keagamaan dari luar itu masuk, apa yang disebut dengan gerakan transnasional itu masuk karena bibit-bibit pemamah dari gagasan ini mulai tumbuh di kampus-kampus,” kata Yudi.

Mahasiswa Baru Jadi Target

Yudi merasa heran kampus-kampus negeri menjadi basis penyebaran pemahaman Islam radikal itu mengingat kampus-kampus milik negara itu punya sejarah melahirkan pemimpin bangsa ini.

Yudi mengatakan, salah satu celah tumbuhnya pemahaman gagasan yang diusung HTI itu adalah saat proses penerimaan mahasiwa baru. Karena mahasiswa baru-di kampus-kampus negeri-, banyak yang datang dari daerah, mereka akan merasa asing.

Menurutnya, guna mengantisipasi mahasiswa baru ini jatuh ke tangan kelompok fundamentalis agama perlu ada pendamping dari dosen di setiap perguruan tinggi. Selain itu ada sistem yang dibangun untuk melindungi mereka, baik secara sosial, ekonomi maupun sisi keagamaan.

“Oleh karena itu rektor, pemimpin perguruan tinggi harus bisa tanggung jawab, jangan hanya abai,” tutur Yudi.

Upaya membumikan Pancasila di kampus, sambung Yudi, menjadi tantangan di tengah tumbuhnya eksklusivisme dalam diri mahasisw baik yang berbasis agama, tetapi juga berbasis kedaerahan dan kelas sosial.

Sementara itu, jelas Yudi, Pancasila ingin menguatkan inklusi sosial dalam lingkungan masyarakat, termasuk juga di kampus. “Bagaiamana orang beda agama, etnis, beda kelas sosial, beda partai itu bisa ikut sama-sama terlibat, berpartisipasi menjadi bagian dari keindonesian,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yudi menyebut ideologi Pancasila bila ingin ‘sakti’, ada beberapa syarat peradaban yang harus dimiliki sebuah bangsa. Syarat pertama harus memiliki kecerdasan, di mana secara otomatis minat baca harus pula ditumbuhkan.

Minat baca suatu bangsa akan mempengaruhi peradabannya. Bila minat baca atau daya bacanya rendah dapat dipastikan peradaban bangsa itu dangkal, eksklusif dan tertutup.

“Dan peradaban yang dangkal dan tumpul pasti tidak memiliki kekayaan dan ujungnya tak bisa mengapresiasi keragaman itu,” ujarnya.

Salah satu aksi Gema Pembebasan, sayap politik HTI, menolak Perppu Ormas. (CNNIndonesia/Safir Makki)

Film soal Pancasila

UKP-PIP sendiri sudah memulai program pembinaan ideologi Pancasila dengan menggelar acara Peluncuran Program Penguatan Pancasila di Istana Bogor, Jawa Barat, pada 11-12 Agustus 2017. Yudi mengatakan kegiatan itu diikuti oleh perwakilan mahasiswa dari sejumlah kampus, terutama kampus negeri.

Program ini merupakan realisasi kerja sama yang dilakukan unit baru bentukan Jokowi itu dengan Kemeristekdikti. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang sosialisasi kepada mahasiswa dan juga dosen tentang metode baru mendalami Pancasila di lingkungan kampus.

Selain melakukan kegiatan bersama di ruang terbuka, Yudi mengatakan, para mahasiswa ini akan disuguhkan sebuah film dokumenter berjudul, ‘Pancasila, Cita-Cita dan Realita’. Film tersebut berisi tentang pidato Presiden Soekarno 1 Juni, lahirnya Pancasila.

Lewat suguhan film tentang pidato utuh Soekarno mengenai Pancasila diharapkan mahasiswa mampu menangkap semangat dari lahirnya dasar negara Indonesia itu.

“Ini film kan betul-betul tentang pidato Soekarno 1 Juni, dengan menonton film itu anak-anak bisa melihat semangat yang berkembang pada waktu itu,” ujarnya. </span> (asa)

Let's block ads! (Why?)