Cegah Penipuan, Pemerintah Akan Atur Biaya Umrah

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan pemerintah tengah mengkaji kebijakan batas minimal biaya ibadah umrah. Hal itu dilakukan demi mencegah kembali terjadinya penipuan yang dilakukan biro perjalanan umrah.

"Pemerintah sedang mengkaji, mendalami plus-minus, manfaat-mudharat dari perlu tidaknya batas minimal biaya umrah," ujar Lukman di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (18/8).

Lukman mengatakan saat ini banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan paket biaya umrah yang ditawarkan biro perjalanan. Salah satunya, yang diduga dilakukan First Travel. Duo pimpinan perusahan umrah itu pun sudah ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri.

Menurut Lukman, skandal penipuan ibadah umrah terjadi karena tak ada batasan biaya untuk menggelar perjalanannya. Atas dasar itu banyak perusahaan menyebarkan promo biaya murah demi menggaet calon jemaah.

Lukman mengatakan saat ini pemerintah baru mengatur soal batasan standar pesawat hingga hotel. Pembatasan pada aspek itu, kata dia, masih membuka ruang terjadinya penipuan terhadap masyarakat yang hendak ke tanah suci.

"Ini yang sedang didalami. Besarannya berapa dan manfaatnya berapa," ujarnya.

Lebih lanjut, Lukman mengaku, sampai saat ini belum bisa memastikan wadah aturan tersebut. Pasalnya, ia mengklaim, wadah aturan masih menunggu hasil kajian yang akan dilakukan pihaknya.

"Kami dalami regulasinya, wadah hukumnya, Itu bagian yang kami dalami," ujar Lukman.

Pelaksanaan umrah menurutnya memang bukan kewenangan pemerintah. Selama ini pemerintah hanya bertugas mengawasi pelayanan yang diberikan perusahaan penyelenggara ibadah umrah.

Oleh karena itu, segala permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan umrah adalah tanggungjawab biro perjalanan.

"Umrah beda dengan haji. Kalau haji pemerintah yang selenggarakan, kalau umrah adalah biro travel perjalanan umrah," kata Lukman.

Let's block ads! (Why?)