Langkah Pemerintah Atasi Kekurangan Dosen di Perguruan Tinggi

Pemerintah tengah menempuh langkah untuk mengatasi kekurangan pengajar di perguruan tinggi. Salah satunya dengan memaksimalkan lulusan D4, S1, dan profesional untuk menjadi dosen di perguruan tinggi.

Selama ini, hanya lulusan S2 yang bisa mengajar di perguruan tinggi. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

"Kami sedang siapkan. Kami punya yang namanya perpres KKNI. Syarat profesional yang kita gunakan," ujar Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M. Nasir, Jumat (25/8).

Nasir mengatakan, sesungguhnya banyak lulusan S1 atau D4 di perguruan tinggi yang tak bisa mengajar karena ini. Padahal mereka memiliki sertifikat profesional setara dengan S2.

Tingkatan itu yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang tujuh atau delapan.

Lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang delapan atau sembilan. Padahal lulusan magister setara dengan jenjang delapan.

Pasal 7 aturan itu menyatakan penyetaraan capaian pembelajaran melalui pengalaman kerja berjenjang kualifikasi KKNI mempertimbangkan bidang dan lama pengalaman kerja, tingkat pendidikan serta pelatihan yang diperoleh.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti contohnya. Susi tak menyelesaikan pendidikan SMAnya. Tetapi ia menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Diponegoro atas penguasaan ilmu kelautan dan perikanan.

Nasir menyatakan, gelar yang diterima Susi setara dengan jenjang sembilan, di atas kualifikasi lulusan S2.

Sehingga, ia mengatakan hal ini tak bertentangan dengan UU Guru dan Dosen. Penerapan hal ini juga tidak akan berujung kepada revisi beleid itu.

"UU itu nanti kaitannya karier. Kalau ini adalah pada aktivitas pekerjaannya," ujar Nasir.

Hal ini telah diterapkan lima perguruan tinggi vokasi seperti Politeknik elektronika surabaya dan Polimarine Semarang. Penerapan di PT umum akan dilakukan setelah aturan resmi terbentuk.

Perguruan tinggi, kata Nasir, berwenang menentukan D4, S1, atau profesional yang dapat menjadi dosen. Setelah ditetapkan, mereka harus melaporkan Kemristekdikti untuk dicatat. </span> (osc/osc)

Let's block ads! (Why?)