Mendagri: Ada Oknum Peminta Pungli Urus KTP di DKI Jakarta

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkap keberadaan oknum yang meminta pungutan dana sebesar Rp10 ribu hingga Rp20 ribu untuk mengurus pembuatan KTP Elektronik di DKI Jakarta.

Menurut Tjahjo, temuan tersebut disampaikan Ombudsman Republik Indonesia dalam rapat antara lembaga itu dengan kementeriannya beberapa waktu lalu. Namun, Ombudsman tak mengungkap spesifik lokasi dan oknum peminta pungutan liar tersebut.

"Permasalahannya ini kan warga beraninya lapor ke Ombudsman. Lapor ke kita kalau bisa kelurahan mana, kecamatan mana, siapa oknumnya, itu kan enak," tutur Tjahjo saat memberi pengarahan di acara Workshop Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kemenko Polhukam, Ancol, Rabu (2/8).

Bekas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu mengungkap sebab banyaknya warga yang mengadukan praktik pungli ke Ombudsman alih-alih Inspektorat Kemendagri.

Menurutnya, warga kerap mengadu ke Ombudsman karena banyak Kepala Daerah yang tak berani memproses aduan terkait pungli di desa. Ketidakberanian itu muncul karena Kepala Desa di daerah diklaim memiliki kuasa yang lebih dibanding Bupati atau Wali Kota.

"Kalau di daerah mana berani orang bilang ada pungutan bayaran di desa mana, karena kuasa kepala desa di daerah itu lebih besar dari Bupati," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Satuan Tugas Saber Pungli Sri Wahyuningsih mengungkap bahwa banyak praktik pungli yang dilakukan aparat pemerintahan di pusat dan daerah. Untuk mengatasi itu, Saber Pungli diklaim akan melakukan perubahan pola pikir kepada para aparat di daerah.

"Intinya Kemendagri sudah berupaya, dan daerah sudah berupaya (mengurangi pungli). Banyaknya (pungli) justru di daerah," kata Sri.

Let's block ads! (Why?)