Pendiri FPI dan Mimpi 100 Persen Indonesia Bersyariat

Tiga foto berukuran besar menempel di dinding ruangan penerima tamu. Foto-foto itu menggambarkan demonstrasi oleh massa berpeci putih. Salah satu foto ditulis keterangan: Pawai Piagam Jakarta, Milad FPI ke-2, Agustus 2000.

Pada bingkai lainnya, foto Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab berdiri memegang dua mikrofon sambil mengacungkan telunjuk ke langit. Dia didampingi Muhammad Al Khaththath dan Munarman, para petinggi organisasi.

Bukan hanya foto demonstrasi yang dipajang, ruangan Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat FPI itu juga dihiasi lambang-lambang organisasi, struktur, dan peta persebaran front di puluhan daerah. Beberapa stiker yang memuat pesan persatuan umat juga ditempel.

Sebuah bingkai besar berlatar hijau langsung menyambut setiap tamu yang baru masuk membuka pintu. Dua lambang organisasi bersanding dalam satu bingkai; Nahdlatul Ulama (NU) di sisi kanan dan FPI di sisi kiri.

Salah satu pendiri FPI Misbahul Anam mengatakan, selama ini organisasinya selalu menjalin hubungan baik dengan NU. Begitu pun dengan ormas Islam lainnya seperti Muhammadiyah. Dia menyatakan, FPI tidak pernah berseberangan atau bahkan bermusuhan dengan mereka.

“Di mata FPI, NU adalah orang tua kami, Muhammadiyah adalah saudara kami,” kata Misbah saat ditemui di Ciputat, Tangerang Selatan, pekan lalu.

Mencegah Kemungkaran

Ketua Majelis Syuro DPP FPI itu menjelaskan, baik FPI, NU, Muhammadiyah, maupun ormas Islam lainnya memiliki tugas masing-masing dalam menegakkan ajaran agama.

Sejak awal berdiri, kata Misbah, FPI mengambil posisi sebagai organisasi amar ma’ruf nahi munkar, menyerukan kebajikan dan mencegah kemungkaran.

Salah satu pengajian yang digelar oleh FPI. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Misbah mengatakan, ketika NU menyebar kebajikan melalui pondok pesantren dan Muhammadiyah bergerak di sekolah formal, belum ada yang mengisi ruang memerangi kemaksiatan.

“Ada lini yang belum tersentuh, yaitu amar ma’ruf nahi munkar. FPI melengkapi medan juang Islam yang belum diisi itu, jadi kami saling melengkapi,” kata Misbah.

Dalam buku Dialog FPI Amar Ma’ruf Nahi Munkar, Menjawab Berbagai Tuduhan Terhadap Gerakan Nasional Anti Ma’siat di Indonesia Rizieq Shihab menjelaskan, jika semua persoalan kemungkaran bermuara pada sistem maka perjuangan amar ma’ruf nahi munkar di Indonesia terfokus pada perubahan sistem.

“Yaitu tegakkan Syariat Islam sebagai sistem bernegara, sehingga dengan sendirinya sistem tersebutlah yang memberangus segala kemungkaran yang ada,” tulis Rizieq dalam bukunya.

Namun hal itu butuh proses dan tahapan, sekecil apapun. Sejak kelahirannya, FPI mengampanyekan penegakan syariat Islam di Indonesia dengan menggelar pawai.

Pada milad pertama, 1999, mereka menggelar Pawai Anti-Maksiat berupa arak-arakan kendaraan bermotor keliling ibu kota. Rizieq mengklaim organisasinya ikut mendorong penegakan syariat Islam di Aceh.

Sebelum pawai diadakan, FPI menggelar tablig akbar di Pondok Pesantren Al Umm, lembaga pimpinan Misbah. Pondok itu merupakan sekretariat lama DPP FPI, sekaligus tempat dideklarasikannya organisasi tersebut.

Rizieq mencatat, sejumlah petinggi militer hadir di acara itu. Beberapa di antaranya Jenderal TNI Wiranto yang kala itu menjabat sebagai Panglima ABRI, Mayjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono (Kaster ABRI), Mayjen TNI Jaja Suparman (Pangdam Jaya), Mayjen Pol Nugroho Jayusman (Kapolda Metro Jaya), Brigjen TNI Sudi Silalahi (Staf Ahli Panglima ABRI), Mayjen Muchdi PR (Danjen Kopassus).

Mantan Panglima ABRI Wiranto sempat hadir dalam acara yang digelar FPI pada 1999 lalu. (CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati)

“Kehadiran mereka merupakan silaturahmi perkenalan militer dengan FPI, sekaligus pengakuan eksistensi FPI walau masih muda usia,” kata Rizieq dalam buku setebal 800 halaman itu.

Militer dan FPI

Dia menjelaskan, awal perkenalan FPI dengan militer terjadi ketika pengurus front mengajukan Proposal Penyelesaian Masalah Serambi Mekah (Aceh) Tanpa Kekerasan ke Mabes ABRI, Cilangkap. Isi proposal itu meminta ABRI dan pemerintah merelakan Aceh menerapkan syariat Islam.

Wiranto menyambut proposal itu. Aceh diberi kesempatan untuk menerapkan syariat Islam.

Pada tahun berikutnya, FPI kembali menggelar aksi Pawai Piagam Jakarta dari kantor pusat di Petamburan menuju Gedung MPR/DPR. Mereka menuntut tujuh kata Piagam Jakarta, yaitu “Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dikembalikan ke UUD 1945.

Desakan untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia makin digencarkan pada milad ketiga FPI. Pawai Syariat Islam diadakan dengan melibatkan ormas lain. Setahun berikutnya pada 2002, mereka membuat Petisi Syariat Islam yang ditandatangani para ulama.

Perjuangan FPI menegakkan syariat Islam terus berlanjut, hingga kini. Pada perayaan milad ke-19 tahun ini, FPI mengusung tema Merawat Kebinekaan Dalam Bingkai NKRI Bersyariah.

Misbah berpendapat, pada dasarnya pemerintah telah mendukung penerapan syariat Islam selama ini. Hal itu tercermin dari keterlibatan negara dalam mengatur ibadah haji, pernikahan, perceraian, masalah warisan, penentuan hari raya, kebebasan mengenakan jilbab, hingga urusan waktu salat.

“Itulah penerapan syariat Islam di Indonesia. Jadi tidak ada ada pelanggaran. Semboyan NKRI bersyariah tidak bertentangan,” katanya.

Syariat Islam 100 Persen

Sekjen pertama FPI ini menilai penerapan syariat Islam di Indonesia sudah mencapai 75 persen. Sementara sisanya terkait bidang jinayah, penegakan hukum Islam bagi pelaku tindak pidana. Misalnya, hukuman bagi pencuri adalah dipotong tangannya.

Misbah menyatakan, FPI akan mengawal syariat Islam hingga 100 persen ditegakkan di Indonesia, termasuk mengawal kebijakan di tingkat parlemen. “Semuanya akan kami kawal,” katanya.

Juru Bicara FPI Slamet Maarif mengatakan, saat ini banyak kebijakan maupun undang-undang yang dinilai bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya, rancangan undang-undang terkait minuman beralkohol. Dia mencatat setidaknya ada 49 RUU yang bertentangan dengan syariat Islam.

Dosen Uhamka ini menyatakan, pihaknya akan berjuang agar pemerintah memberikan jaminan kebebasan bagi umat Islam, sesuai undang-undang dan Pancasila, untuk melaksanakan ajaran agamanya.

“Jangan coba-coba negara bikin kebijakan, undang-undang, peraturan yang menabrak syariat Islam. Kami akan lawan,” tegasnya.

Ilustrasi minuman beralkohol (REUTERS/Darren Whiteside)

Ketua Bidang Penegakan Khilafah DPP FPI Awit Masyhuri mengatakan, NKRI bersyariah ingin menerapkan syariat Islam secara menyeluruh melalui jalur konstitusi. Menurutnya, FPI selalu berkomunikasi dengan partai politik untuk mengajukan UU yang tak bertentangan dengan syariat Islam.

Selama mengawal RUU minuman beralkohol, kata Awit, FPI menjalin komunikasi dengan sejumlah parpol seperti PKS, PPP, PAN, dan NasDem.

Awit mengatakan, penerapan syariat Islam tidak merusak kebinekaan di Indonesia. Dia meyakini, Tuhan telah membagi manusia menjadi tiga golongan, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. Karena itu, perbedaan merupakan sunatullah, dan kebinekaan adalah suatu keniscayaan.

“Dalam Al Quran, Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, artinya enggak ada masalah dengan kebinekaan dengan tegaknya syariat Islam,” kata Awit.

Peneliti Asia Research Centre Ian Wilson menilai, FPI memegang prinsip secara politik bahwa umat Islam, sebagai penduduk mayoritas di Indonesia, harus menentukan kondisi sosial, termasuk kehidupan agama lain.

Dengan demikian, FPI menganggap kelompok mayoritas mesti mempunyai pengaruh lebih besar atau paling besar dalam menentukan peraturan, hukum, dan sebagainya.

“Dari posisi mereka itu berarti bahwa harus ada syariat Islam yang berlaku karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam,” kata Ian.

Namun menurutnya, bukan berarti FPI tidak ingin ada agama lain di Indonesia.

“Mereka (FPI) sering bilang tidak ada masalah dengan agama lain asal tidak mengganggu. Mereka sering mengatakan begitu walaupun dalam praktiknya banyak kasus FPI menyinggung keberadaan komunitas agama lain." </span> (asa)

Let's block ads! (Why?)