Penerapan Jalan Berbayar Elektronik Tunggu Proyek MRT Kelar

Wakil Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menyatakan proses lelang pengadaan teknologi jalan berbayar elektronik (ERP) sampai saat ini masih berjalan sejak dibuka tahun lalu.

Hingga kini, kata Sigit, pemenang dari tender tersebut belum ditentukan. Meski begitu, dikatakan Sigit, penerapan ERP ditargetkan mulai pada tahun 2019. Sebelum ERP diterapkan, kata Sigit, pihaknya mengupayakan agar proyek mass rapid transit (MRT) yang menghubungkan kawasan Lebak Bulus dengan Bundaran HI lewat Fatmawati, Blok M, hingga Sudirman beroperasi lebih dulu.

"Kalau ERP mau dijalankan, kita harus pastikan dulu MRT-nya sudah oke. Sehingga, peralihan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum efektif," kata Sigit kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/8).

Terkait waktu operasional ERP nantinya, Sigit belum bisa memastikan apakah 24 jam sehari atau hanya di hari dan jam tertentu.

"Target ERP itu kan peningkatan lalu lintas jaringan jalan. Artinya, kondisi kecepatan visi rasio, kecepatan rata-rata di ruas jalan ERP itu 35 kilometer per jam," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dishub DKI Jakarta Andri Yansyah enggan membeberkan secara rinci progres penetapan pemenang lelang pengadaan alat untuk ERP yang masih berlangsung.

"Insya Allah tahun ini bisa ada pemenangnya," kata Andri di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (22/8). Selain itu, ERP pun ditargetkan dapat beroperasi pada 2019.

Wacana penerapan ERP sudah didengungkan Pemprov DKI Jakarta sejak tiga tahun lalu. ERP mulai diujicobakan pada 15 Juli 2014 di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

Pada masa uji coba, gerbang pendeteksi ERP mampu mendeteksi On-Board Unit (OBU) yang dipasang pada beberapa mobil Dishub DKI. Saat itu, gerbang pendeteksi mampu merekam nomor seri OBU, memotret kendaraan, dan mencatat pelat nomor kendaraan pelintas.

OBU adalah alat sensor khusus yang harus ditempelkan di bagian dalam jendela depan pengemudi mobil.

Kendaraan yang melintas tanpa OBU atau saldo OBU kosong, akan dilacak alamat pemiliknya berdasarkan plat nomor polisi yang tercatat.

Data yang diterima petugas Dishub DKI itu kemudian akan diserahkan pada Polisi. Sebagai pihak berwenang, Polisi akan mengirimkan surat tilang ke alamat pemilik kendaraan. Pelanggar pun diwajibkan membayar denda ke kantor Samsat. </span> (kid/djm)

Let's block ads! (Why?)