PPP Buka Posko Pengaduan Full Day School

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuka Posko pengaduan terkait pelaksanaan Full Day School (FDS) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah.

Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati mengatakan, pembentukan Posko merupakan respon atas keluhan masyarakat terhadap kebijakan FDS. PPP berpendapat program FDS tidak bisa diterapkan di Indonesia.

Ia mengaku, banyak masyarakat di daerah yang tidak sepakat dengan kebijakan tersebut.

"Kami PPP kebanjiran protes dari berbagai lapisan masyarakat. Maka kami membuat Posko bagi masyarakat yang keberatan FDS," ujar Reni di Jakarta, Kamis (3/8).

Reni menilai, kebijakan FDS tidak melalui kajian yang komprehensif. Kemdikbud seolah tidak memperhatikan topografi masyarakat Indonesia yang beragam.

Reni berkata, saat ini pendidikan di Indonesia belum maksimal.

Berdasarkan data, masih banyak sekolah yang belum memiliki infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Selain itu, faktor ekonomi yang tidak merata juga menjadi alasan FDS tidak bisa diterapkan merata.

Ia mencontohkan, seorang warga pernah mengeluhkan anaknya kelelahan harus mengikuti kegiatan sekolah selama 8,5 jam setiap hari Senin hingga Jumat. Kualitas belajar anak itu juga menurun akibat kelelahan.

Selain pelajar, kalangan pendidik Pesantren juga mengeluhkan program FDS.

Ia berkata, banyak santri yang tidak bisa ikut mengaji di sore hari, hingga kelelahan akibat harus bersekolah selama hampir setengah hari.

"Maka sekolah lima hari jika diwajibkan kepada masyarakat tentu sangat tidak dimungkinkan," ujarnya.

Reni menyampaikan, pihaknya menyambut baik langkah Presiden Joko Widodo menghentikan sementara pelaksanaan Permendikbud 23/2017 untuk ditinjau kembali.

Namun, ia mengaku, tidak mengetahui sejauh mana kajian tersebut telah dilakukan, meski informasi beredar Permendikbud itu akan diganti dengan Perpres.

"Sampai hari ini terus terang kami belum mengetahui progress sejauh mana yang dilakukan kepresidenan," ujar Reni.

Sementara itu, Reni menyampaikan, seluruh laporan masyarakat yang diterima PPP akan dijadikan sebagai rekomendasi resmi kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.

Posko tersebut sebagai legitimasi untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

"Kalau hari ini saya mengatakan banyak penolakan FDS, mungkin menteri tidak percaya. Tapi dengan Posko ada buktinya," ujarnya.

Masyarakat bisa melaporkan keluhan tersebut lewat berbagai cara, seperti menghubungi telepon, sms atau WhatsApp ke nomor 081297551116.

Selain itu, aduan juga bisa disampaikan ke Facebook Pengaduan FDS PPP, Twitter @pengaduan_fds, dan email fppp.pengaduan.fds@gmail.com.

Let's block ads! (Why?)