Wiranto: Aktor Poltik di Belakang Saracen Akan Dikejar Terus

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut kasus Saracen yang membuat dan menyebarkan konten ujaran kebencian sebagai bentuk ancaman nyata bagi Indonesia. Jika memang ada aktor politik di belakangnya, Wiranto menegaskan pemerintah tak akan membiarkan dan akan mengejarnya terus.

Selain itu, menurutnya kasus Saracen menjadi contoh ancaman nontradisional atau ancaman nonmiliter yang menyerang bangsa Indonesia.

"Ancaman baru yang menggunakan teknologi maju seperti menggunakan internet untuk mempengaruhi pikiran-pikiran publik, memecah belah pikiran publik, memecah belah persatuan," kata Wiranto di Hotel Arya Duta, Rabu (30/8).

Wiranto mengatakan, kasus Saracen menjadi ancaman nyata bagi Indonesia lantaran ada sebuah kelompok masyarakat yang berusaha memecah belah persatuan.

Untuk itu, mantan Panglima ABRI itu berharap kepolisian bisa mengusut tuntas kasus Saracen dan menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab.

"Ada sandaran undang-undang yang mengatakan kalau ada satu usaha memecah belah bangsa, usaha untuk masuk dalam kegiatan SARA, itu pasti ditindak dengan keras," ujar Wiranto.

Wiranto juga menyampaikan jika ditemukan latar belakang politik dalam kasus Saracen, pemerintah akan melakukan pengusutan hingga tuntas.

"Apakah ada juga latar belakang politik? kalau ada tokohnya siapa? kami kejar terus, kami enggak biarkan," ucapnya.

Pemerintah, kata Wiranto tidak akan membiarkan pihak-pihak atau elemen bangsa yang justru melakukan usaha untuk memecah belah bangsa. Sebagai bagian dari Indonesia, lanjutnya, mereka diharapkan bisa ikut serta membangun persatuan dan kesatuan Indonesia.

"Merusak perjuangan yang sedang kita lakukan, janganlah," kata Wiranto.

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim telah menangkap tiga orang pengelola grup 'Saracen' yang diduga menyebarkan ujaran kebencian. Ketiganya, berinisial JAS (32), MFT (43), dan SRN (32).

Tiga orang itu ditangkap di tiga lokasi berbeda, yakni Jakarta Utara, Cianjur (Jawa Barat), dan Pekanbaru (Riau) dalam rentang waktu 21 Juli hingga 7 Agustus. Mereka dijerat dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kepala Subdirektorat 1 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Komisaris Besar Irwan Anwar mengatakan, grup 'Saracen' telah memuat ujaran kebencian yang bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Saracen telah dikelola secara terorganisir selama dua tahun terakhir. Mereka diketahui sudah beroperasi sejak November 2015 silam. </span> (pmg)

Let's block ads! (Why?)