Iriana Jokowi Didapuk Akan Deklarasikan Kabupaten Layak Anak

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merencanakan Ibu Negara Iriana Joko Widodo untuk mendeklarasikan Kabupaten Parigi Moutong sebagai salah satu kabupaten layak anak 2017.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulawesi Tengah Norma Mardjanu mengatakan, Pemkab Parigi Moutong dan Pemprov Sulteng bersepakat menghadirkan dan mendaulat Iriana untuk mendeklarasikan Parigi Moutung sebagai kabupaten layak anak.

"Iya, kami telah bersepakat untuk menghadirkan Ibu Negara untuk mencanangkan Parigi Moutong layak anak tahun 2017," ungkap Norma Mardjanu.

Norma menjelaskan, kemungkinan Ibu Negara akan hadir bersama Presiden Joko Widodo pada pelaksanaan teknologi tepat guna tuan rumah Parigi Moutong. Acara itu merupakan kesempatan untuk meminta Ibu Negara mencanangkan Parigi Moutong sebagai kabupaten layak anak oleh Ibu Negara.

"Kesempatan ini yang coba dimanfaatkan oleh kami Pemprov Sulawesi Tengah dan Pemkab Parigi Moutong," ujar Norma.

Norma mengatakan bila Ibu Negara tidak dapat mencanangkan, maka akan diganti oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan Yohana Yembise.

"Nanti kami melihat situasi dan kondisi di lapangan. Karena Kehadiran Presiden Joko Widodo juga diikuti oleh beberapa menteri di antaranya Menteri Pemberdayaan Perempuan Yohana," sebutnya.

Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Parigi Moutong, Noor Wachida, menyatakan kabupaten layak anak wajib untuk dilaksanakan dan direalisasikan di daerah tersebut.

"Semua pemangku jabatan harus terlibat untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak di Kabupaten Parigi Moutong, untuk menjamin hak-hak anak dan keberlangsungannya," ungkap Noor Wachida.

Istri Bupati Parigi Moutong itu mengakui bahwa angka kekerasan terhadap anak di daerah tersebut masih cukup tinggi. Karena itu, ia meminta kegiatan dan gerakan mendorong terwujudnya kabupaten layak anak tidak hanya sekedar seremonial, melainkan harus benar-benar tertuju sesuai dengan target.

Ia mengatakan akan mendorong terciptanya ruang-ruang publik yang terdiri dari puskesmas, ruang terbuka hijau layak, dan ramah anak. Bahkan di sekolah, anak harus dijamin dan dilayani dengan ramah, tanpa ada bentakan atau gertakan yang berdampak pada psikis atau mental anak.

"Kami akan berupa untuk mewujudkan pendidikan ramah dan layak anak, puskesmas layak anak, serta ruang-ruang lainnya yang ramah dan layak anak," jelasnya. </span> (osc/osc)

Let's block ads! (Why?)