Reklamasi Jakarta: Nelayan Kecil dan Sikap Ngotot Luhut

Salah satu serangan awal terhadap proyek reklamasi datang dari penduduk di lokasi terdampak yang didampingi oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat, termasuk aktivis lingkungan.

Mereka menyerang lewat kritik, hasil kajian, dan aksi demonstrasi, dengan menyebut proyek reklamasi mengancam keberlangsungan lingkungan dan mata pencaharian nelayan sekitar Teluk Jakarta. Upaya hukum juga ditempuh para nelayan dan aktivis.

Selanjutnya, proyek reklamasi dihantam skandal korupsi menyusul terjaringnya anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Mohamad Sanusi, dalam operasi tangkap tangan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sanusi diduga menerima suap dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) reklamasi. Akibat penangkapan Sanusi, DPRD DKI Jakarta memutuskan menghentikan pembahasan dan rencana pengesahan raperda reklamasi.

Reklamasi Jakarta, Mega Proyek yang Sulit Dibendung

Proyek reklamasi disebut akan merugikan nelayan atau penduduk di pesisir Teluk Jakarta. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Proyek reklamasi bahkan mendapat kritik dari pemerintah sendiri, yakni dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Melalui Direktur Jendral Pengelolaan Ruang Laut Brahmantya Setyamurti, KKP bersikeras reklamasi tidak boleh berjalan jika merugikan nelayan.

Oleh karena itu, Bram meminta Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Pusat merealisasikan janji membangun fasilitas untuk nelayan seperti apartemen nelayan, kolam labuh, hingga membangun pasar ikan terbesar berstandar internasional di kawasan muara baru berintegrasi dengan reklamasi.

"Kalau tidak sejahtera kehidupan nelayan, baik ekonomi dan sosial, enggak boleh dong," kata Bram.

Toh, berbagai kritik, penolakan, hingga skandal korupsi itu tak membuat proyek reklamasi berhenti berjalan. Pemerintah pusat justru semakin memperteguh upaya membangun 17 pulau barun di Teluk Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan misalnya, telah memastikan tak akan pernah menghentikan proyek reklamasi yang kini berintegrasi dengan proyek pembuatan tanggul laut atau lebih dikenal dengan proyek NCICD.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan ini menyebut, sudah tak ada alasan apa pun untuk tidak melanjutkan proyek reklamasi di Utara Jakarta.

"Konsep secara menyeluruh sudah disajikan, tak ada yang bisa challenge kita. Tidak ada alasan," kata Luhut, Rabu (13/9) lalu.

Pernyataan Luhut itu keluar tak lama setelah Badan Pertanahan Negara DKI Jakarta menerbitkan hak guna bangunan untuk Pulau D reklamasi.

DPRD DKI sebagai Penentu

Di tengah sikap keras kepala pemerintah pusat dan Pemprov DKI, satu-satunya pihak yang mungkin bisa menghambat laju proyek reklamasi adalah DPRD DKI Jakarta yang sampai saat ini masih enggan melanjutkan pembahasan dan pengesahan raperda.

"Belum bisa dibahas, kan masih moratorium. Meskipun bilangnya sudah cabut, tapi mereka ngomong di media saja. Tidak ada omongan baik ke kami," kata Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Dia juga tak ambil pusing jika pemerintah terus melanjutkan proyek tersebut. "Mau bangun apa? Kan Raperda belum sah. Masih gantung. Paling kosong-kosong saja," kata dia.

Politikus dari Fraksi Gerindra ini mencontohkan sertifikat HGB untuk Pulau D yang ia sebut keluar dalam waktu semalam. Ia mengatakan, meski sudah memegang sertifikat untuk PT Kapuk Naga Indah, tapi pengembang tak punya hak untuk melanjutkan pembangunan.

"Pegang saja sertifikatnya, dia juga tidak bisa bangun apa-apa di sana," katanya.

Sikap DPRD DKI Jakarta jelas bisa mengancam kelanjutan proyek reklamasi.

Kemungkinan terburuk, reklamasi bahkan bisa berhenti jika DPRD DKI menolak sama sekali untuk melanjutkan pembahasan dan pengesahan raperda. Tetapi hal itu baru sebatas kemungkinan saja.

Sikap DPRD DKI saat ini bisa saja berubah melunak seperti awal, tergantung proses dan lobi politik yang dilakukan pemerintah terhadap anggota dewan.

Let's block ads! (Why?)