Pada Oktober 2016 harapan muncul ketika Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan pemerintah membuka membuka dokumen hasil temuan Tim Pencari Fakta (TPF) atas kasus kematian Munir. Menyusul putusan itu, Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerahkan dokumen itu pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir Oktober.
Hampir setahun berlalu namun Jokowi belum juga membuka dokumen itu. Suciwati pesimis rezim Jokowi membuka dokumen tersebut lantaran tidak ada keseriusan.
Perlakuan pemerintah yang seakan tidak benar-benar ingin menyelesaikan masalah pembunuhan Munir membuat Suciwati merasa muak. Ia mengaku sudah dalam tahap merasa bahwa pertemuan dengan pemerintah tidak penting.
Suciwati menjelaskan pertemuan dengan pemerintah sudah ia lalukan sejak pemerintahan SBY. Pertemuan itu tidak membuahkan hasil bagi pembukaan dokumen TPF.
Suciwati menegaskan akan terus mendesak Jokowi membuka dokumen tersebut dalam dua tahun sisa kepemerintahan. Ia ingin membuat Jokowi belajar sebagai seorang pemimpin yang bisa merealisasikan apa yang diucap saat kampanye, yaitu menyelesaikan masalah pelanggaran HAM dan Munir.
"Ya kalau tidak bisa juga, ke presiden terpilih berikutnya," kata Suciwati.
"Kasus Munir belum selesai karena aktor utama belum bertanggung jawab. Tanpa TPF, saya rasa kita tidak tahu kalau Munir dibunuh," kata Usman. </span> (osc/asa)
Baca Kelanjutan Suciwati Pesimistis Pemerintahan Jokowi Tuntaskan Kasus Munir : http://ift.tt/2eBBUJxBagikan Berita Ini
0 Response to "Suciwati Pesimistis Pemerintahan Jokowi Tuntaskan Kasus Munir"
Post a Comment