Jokowi Ingatkan TNI Harus Setia Pada Pemerintah yang Sah

Dias Saraswati & Joko Panji Sasongko , CNN Indonesia | Kamis, 05/10/2017 09:49 WIB

Cilegon, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo kembali berpesan kepada TNI untuk menjaga loyalitas kepada rakyat dan pemerintahan yang sah. Pernyataan itu ditegaskan Jokowi saat berpidato sebagai inspektur upacara dalam peringatan puncak HUT TNI ke-72 di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10).

Jokowi mengawali pesannya dengan menggaungkan kembali pesan Panglima Besar Jenderal Soedirman.

"Bahwa politik tentara adalah politik negara, politik TNI adalah politik negara dan loyalitas tentara adalah hanya loyalitas untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Jokowi.

"Politik dan loyalitas itu berarti kesetiaan menjaga kepentingan rakyat, kesetiaan menjaga keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI, kesetiaan pada pemerintah yang sah," imbuhnya.

Mantan Wali Kota Solo itu melanjutkan, TNI harus berdiri di atas semua golongan dan tidak terkotak-kotak pada kepentingan politik yang sempit. "Dan tidak masuk kancah politik praktis," ujarnya.

Jokowi juga yakin TNI akan menjadi angkatan bersenjata yang disegani oleh negara-negara lain baik di regional ASEAN, Asia, hingga dunia. Selain itu, ia berterimakasih atas profesionalisme TNI saat ini yang menurutnya terus meningkat.

Terima kasih atas komitmen seluruh jajaran TNI yang memegang teguh sumpah prajurit, terima kasih atas dedikasi prajurit dalam menjalankan tugas berat penuh risiko dan terimakasih atas peran sentral TNI dalam menjaga NKRI, Pancasila dan kewibawaan negara," katanya.

Puncak peringatan HUT TNI ke-72 digelar di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten. Acara dibuka dengan upacara yang dipimpin oleh Pangkostrad Edy Rahmayadi sebagai Inspektur Upacara.

Sebelum membacakan pidato, Jokowi terlebih dulu mengecek kesiapan prajurit dan memberikan penghargaan kepada tiga perwira TNI.

Perayaan HUT TNI kali ini digelar di tengah kontroversi seputar impor 5.000 pucuk senjata oleh institusi nonmiliter.

Isu tersebut pertama kali diungkapkan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ketika berpidato di hadapan para purnawirawan TNI, beberapa waktu lalu.

Gatot dalam pidatonya menyebut, nama Jokowi telah dicatut oleh pihak yang mengimpor senjata. Seketika ucapan Gatot menjadi perbincangan publik.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto mengklarifikasi pernyataan Gatot. Kata Wiranto, yang benar adalah pemesanan 500 pucuk senjata untuk keperluan Polri.

Sementara sejumlah politisi dan aktivis LSM menilai pernyataan Gatot sebagai langkah politik pribadi sang jenderal.

Gatot sendiri dalam pernyataannya merespons tudingan itu mengatakan bahwa sebagai Panglima TNI, dirinya tak lepas dari praktik politik. Bedanya, kata Gatot, politik yang dia lakukan adalah politik negara, bukan politik kekuasaan.

"Panglima TNI pasti berpolitik, tapi politiknya negara, bukan politik praktis. Saya akan menjalankan tugas saya secara konstitusi," kata Gatot usai memimpin gladi resik puncak peringatan HUT TNI ke-72, Selasa (03/10). (wis)

Let's block ads! (Why?)