Menkeu: APBN 2018 tidak akan diubah

Bogor (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Terbatas telah menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pengajuan APBN perubahan 2018.

"Dan laporan ini akan saya sampaikan pada dewan (DPR) untuk dibahas pada minggu depan," kata Sri Mulyani saat konferensi pers usai Rapat Terbatas yang membahas realisasi dan prognosis pelaksanaan APBN 2018 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin.

Menkeu mengatakan bahwa pembahasan APBN 2018 antara pemerintah dan DPR ini pada 13 Juli 2018 sesuai dengan siklus Anggaran Penerimaan dan belanja Negara.

Mulyani mengungkapkan bahwa Presiden menyatakan tidak adanya APBN Perubahan pada tahun ini karena postur APBN cukup baik dan tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara dan jumlah belanja negara serta defisitnya lebih kecil yang direncanakan.

Menkeu mengungkapkan bahwa pada pelaksanaan semester I APBN 2018, dari sisi penerimaan perpajakan PPN non migas tumbuh 14,9 persen atau lebih tinggi dibandingkan 2017 yang hanya 6 persen dan 2016 hanya 7 persen.

"Kemudian penerimaan perpajakan yang berasal dari PPN, tumbuhnya hampir sama dengan tahun lalu, yaitu 13,6 persen, sedangkan 2016 PPN itu tumbuhnya negatif," ungkapnya.

Dari sisi bea dan cukai penerimaan tumbuh 16,7 persen yang merupakan pertumbuhan yang tertinggi sejak tiga tahun terakhir.

Untuk PPH Migas, kata Mulyani, meningkat 9 persen dibandingkan tahun lalu yang pertumbuhannya adalah negatif 69 persen dan 2016 negatif 40 persen.

Sementara dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), karena dengan harga minyak yang tinggi dan kurs Rupiah melemah terhadap dolar AS, maka penerimaan sumber daya alam Migas mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dimana grossnya adalah 47,9 persen dibandingkan tahun lalu yang pertumbuhannya juga waktu itu sudah cukup tinggi 115 persen.

"Dari sisi perpajakan hal positif lainnya adalah kepatuhan dari wajib pajak dalam membayar pajak, yaitu SPT orang pribadi naik 14 persen dan SPT badan tumbuh 11,2 persen," katanya.

Mulyani juga mengungkapkan bahwa meningkatnya penerimaan perpajakan ini adalah suatu dinamika ekonomi yang cukup positif.

Untuk sisi belanja, lanjut Menkeu, semester I 2018 meningkat di seluruh Kementerian/Lembaga penyerapannya telah mendekati 35 persen atau lebih baik dibandingkan tahun lalu yang hanya 33 persen.

"Realisasi belanja non KL, terutama dikaitkan dengan subsidi dan pembayaran bunga utang yang ada, dalam hal ini mencapai keseluruhan belanja non KL kita adalah 43,9 persen, ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang 41 persen," jelasnya.

Sedangkan dari sisi transfer ke daerah realisasinya 50,3 persen telah dibelanjakan agak sedikit lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang 51 persen.

"Ini disebabkan tahun lalu kita melakukan pembayaran dana bagi hasil. Namun untuk dana desa terjadi kenaikan kita telah membelanjakan mendekati 60 persen dari total anggaran Rp60 triliun ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang Rp57 triliun," ungkapnya.

Terkait defisit anggaran, Mulyani mengungkapkan terjadi penurunan, dimana Rp110 triliun lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang posisinya Rp175 triliun.

"Tadi telah diputuskan oleh Bapak Presiden dengan postur APBN kita yang relatif terjaga nanti pada 2018 ini, maka kita akan menjaga APBN kita dengan defisit lebih rendah dari yang direncanakan," katanya.

APBN 2018 direncanakan 2,19 persen dari PDB, namun dari sisi outlook sekarang ini, maka diperkirakan akan menjadi defisitnya 2,12 persen dari PDB.
"Atau dalam hal ini, Rp314 triliun lebih kecil dari tadinya yang diperkirakan Rp325 trilun," kata Mulyani.

Let's block ads! (Why?)