Defisit perdagangan membesar, BI sebut perlu insentif genjot ekspor

Jakarta (ANTARA News) - Bank Indonesia mendorong berlanjutnya insentif dan upaya maksimal untuk meningkatkan nilai ekspor, menyusul semakin membesarnya defisit neraca perdagangan pada November 2018 menjadi sebesar 2,05 miliar dolar AS, yang juga defisit tertinggi sepanjang tahun.

"Ekspor impor barang jasa masih jadi perhatian. Maka kita perlu mendorong aktivitas ekspor. Insentif untuk ekspor perlu diterbitkan, perlu ditelurkan," kata Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara di Museum BI, Jakarta, Senin.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan November 2018 mengalami defisit hingga 2,05 miliar dolar AS, yang juga menjadi defisit tertinggi sepanjang tahun ini. Nilai ekspor pada November 2018 mencapai 14,83 miliar dolar AS atau turun 3,28 persen (tahun ke tahun/yoy), sedangkan impor membengkak menjadi 16,88 miliar dolar AS atau naik 11,08 persen (yoy).

Mirza menilai pemerintah dalam beberapa waktu terakhir sebenarnya sudah mengeluarkan banyak kebijakan untuk mendorong ekspor dan mengendalikan impor. Misalnya, kerja sama perdagangan Indonesia dengan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (European Free Trade Association/EFTA) dalam konsep Perjanjian Ekonomi Komprehensif (CEPA) yang baru diteken akhir pekan lalu.

"Sekarang bagaimana terjadi sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan juga kalangan bisnis," ujar dia.

Disinggung mengenai kemungkinan defisit perdagangan November 2018 ini akan membuat defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit) kembali meningkat dan berpotensi melampaui target BI tahun ini, Mirza belum menjawab spesifik.

"Pokoknya pada 2019, defisit transaksi berjalan ke 2,5 persen PDB," kata dia.

Di akhir 2018 BI menargetkan defisit transaksi berjalan tidak melebihi tiga persen Produk Domestik Bruto (PDB). Hingga kuartal III 2018, secara kumulatif, defisit neraca transaksi berjalan 2,86 persen PDB.

"Kami juga dorong ekspor dan pariwisata, agar defisit transaksi berjalan tahun depan bisa turun ke 2,5 persen PDB seperti target," ujar dia.

Pada 18-19 Desember 2018 lusa, BI akan menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) untuk menentukan arah kebijakan terbaru Bank Sentral.

Let's block ads! (Why?)