"Sejak awal saya sudah menyampaikan supaya alutsista disesuaikan dengan ancaman nyata," kata dia, dalam konferensi pers laporan akhir tahun Kementerian Pertahanan, di Jakarta, Kamis.
Ia menegaskan, sejak awal kabinet kerja, dia telah menyampaikan tidak ada perang terbuka antar negara saat ini. Sehingga ancaman peperangan menurutnya belum nyata. "Jika menjadi nyata, mengganggu keutuhan negara, baru kita perang," kata dia.
Untuk menjamin skema besar postur pertahanan negara dihadapkan kemampuan keuangan dan skala prioritas pembangunan, sejak pemerintahan lalu Indonesia menerapkan skema pengadaan sistem kesenjataan pada pola Kekuatan Esensial Minimum alias MEF, yang dibagi menjadi tiga babakan, yaitu MEF I (2009-2014), MEF II (2014-2019), dan MEF III (2019-2024).
Ancaman nyata saat ini, kata dia, adalah terorisme, bencana alam, pemberontakan, ancaman perbatasan, pencurian ikan, wabah penyakit, perang intelijen, dan narkoba.
Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan akan memastikan pengadaan sistem kesenjataan ke depan diperuntukkan bagi sejumlah ancaman nyata itu. "Kalau dulu masih saya sodorkan. Ke depan harus ada," kata dia.
Dia mencontohkan dari sisi pertahanan menghadapi bencana, Indonesia harus memiliki sistem kesenjataan yang bisa digelar untuk keperluan mitigasi bencana alam, pencarian korban dan penyelamatan.
"Bagaimana bisa mengetahui potensi bencana alam, serta penanganan bencana. Misal dengan pesawat terbang, yang bisa mencapai titik bencana dalam hitungan jam sehingga korban jiwa bisa diminimalkan," kata dia.
Kemudian dari sisi pertahanan terhadap wabah penyakit, Indonesia harus memiliki alat pendeteksi suhu tubuh manusia, baik di pelabuhan dan bandar udara, secara cukup. "Jadi masalah alutsista untuk ancaman nyata ke depan harus dilaksanakan," kata dia.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2018
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pengadaan sistem kesenjataan Indonesia fokus pada potensi ancaman nyata"
Post a Comment