Bappenas tegaskan pentingnya pembiayaan Non-APBN untuk SDGs

Inovasi pembiayaan dan mobilisasi sumber pembiayaan baru non-pemerintah menjadi penting untuk kesuksesan pencapaiaan SDGs

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan tentang pentingnya sumber pembiayaan yang tidak terfokus pada APBN untuk pelaksanaan program yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Inovasi pembiayaan dan mobilisasi sumber pembiayaan baru non-pemerintah menjadi penting untuk kesuksesan pencapaiaan SDGs," katanya saat membuka acara SDGs Annual Conference 2019 di Jakarta, Selasa.

Bambang menuturkan hal tersebut sesuai dengan target ke-17 dalam SDGs yaitu tentang Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan sehingga tidak hanya aksi yang perlu ditingkatkan melainkan juga pembiayaan.

Ia mengatakan dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut dibutuhkan adanya partisipasi dan kerja sama dari berbagai pihak yaitu swasta, filantropi, dan sumber pendanaan lainnya.

Oleh sebab itu, pihaknya berencana untuk segera membentuk financing hub yang bertugas sebagai koordinasi pembiayaan bagi program-program SDGs seperti dana proyek dari zakat, CSR (corporate social responsibility) perusahaan, filantropi, crowdfunding, dan lainnya.

“Kami jalin kerja sama strategis dengan berbagai instansi untuk memobilisasi dan memfasilitasi penyaluran sumber modal inovatif kepada kegiatan SDGs,” ujarnya.

Ia menjelaskan SDGs Financing Hub dibentuk agar berbagai sumber pendanaan itu terkoordinasi untuk suatu target tertentu dan bisa langsung diarahkan kepada suatu aksi, misalnya sumber yang berminat masuk dalam mencapai target ke-14 mengenai Ekosistem Laut.

“Jadi tidak ada dana berlebihan yang tidak ada action karena kita berusaha menciptakan matching sumber dana dengan action yang harus dilakukan. Itu inti dari SDGs finanching hub,” katanya.

Selain itu, Bambang menambahkan bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut juga dibutuhkan adanya partisipasi dan kerja sama dari berbagai pihak yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat Indonesia.

“Kami menyadari masih banyak tugas yang harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Let's block ads! (Why?)