Informasi Dipelintir, PGI Imbau Jokowi Perbaiki Komunikasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) mengatakan, pihaknya menyarankan pemerintah memberikan informasi sejelas-jelasnya mengenai kebijakan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Sekretaris Umum PGI Gomar Gultom saat pihaknya diundang Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta.

Menurutnya, penjelasan kebijakan perlu diberikan sebab saat ini marak penyebaran informasi palsu di tengah masyarakat.

"Pemerintah sudah dalam trek benar, tapi harus dijelaskan kepada masyarakat karena media sosial cepat berkembang. Informasi bisa dipelintir," kata Gomar di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (31/7).

Dalam pertemuan internal sekitar satu jam itu, PGI dan Jokowi membahas beragam hal. Beberapa di antaranya terkait persatuan, merawat kemajemukan, pertumbuhan ekonomi, hingga pembangunan infrastruktur.

Usulan pemberian informasi detail perlu disampaikan ketika mendengar penjelasan mengenai utang negara. Jokowi belakangan dikritik sebab jumlah utang negara semakin membengkak.

"Beliau jelaskan sekarang ini sebenarnya akumulasi utang yang diwarisi beliau dan bunga cukup besar, mengembang, dan menambah utang itu," tuturnya.

Kebijakan lain yang dikritik sejumlah masyarakat adalah penerbitan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu itu dikeluarkan sebagai landasan hukum membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ormas anti-Pancasila.

Di sisi lain, pemerintah dikhawatirkan menyalahgunakan wewenang dalam menggunakan Perppu. Sejumlah ormas berbasis agama terang-terangan menolak, melakukan aksi, dan langsung mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Gomar pun mengusulkan pemerintah memperbaiki cara komunikasi ke masyarakat.

"Agar yang sudah ditempuh dengan perbaikan ini diteruskan Presiden dan tidak mundur oleh tekanan dari kelompok yang tidak menginginkan negara ini maju," katanya. (pmg)

Let's block ads! (Why?)