Jusuf Kalla Jelaskan Moratorium Pemekaran Daerah kepada DPD

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah masih fokus menyelesaikan masalah besarnya defisit anggaran sebelum menerbitkan kembali izin pendirian daerah otonom baru (DOB).

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, defisit anggaran yang semakin tinggi menjadi pertimbangan utama moratorium pendirian DOB. Alasan tersebut sudah disampaikan Kalla kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang dan anak buahnya saat menyambangi Istana Wakil Presiden, Selasa (18/7).

"Seperti dimaklumi sekarang defisit kita makin tinggi. Sehingga menjadi pertimbangan, kita selesaikan dulu masalah pokoknya. Masalah pokoknya itu masalah anggaran," ujar Kalla.

Keputusan pemerintah pusat tetap melanjutkan moratorium pendirian DOB disambut baik oleh Oesman. Menurutnya, pembentukan daerah baru mustahil dilakukan jika keuangan negara tidak mencukupi.

Untuk membentuk daerah baru, pemerintah harus menyediakan anggaran persiapan pendirian wilayah. Selain itu, pemotongan anggaran dari daerah asal untuk digunakan sebagai bantuan kepada wilayah baru juga harus dilakukan.

"Ini yang sedang kami bahas, bagaimana kita mau membiayai sesuatu kalau sedang krisis. Tapi Pak Wapres tentu ada kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan," ujar Oesman.

Di lokasi yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut ada 314 usulan pembentukan DOB yang saat ini dipegang pemerintah, DPR, dan DPD.

Menurut Tjahjo, izin pembentukan daerah baru tidak bisa diberikan saat ini karena pemerintah masih fokus menggunakan anggaran untuk membangun infrastruktur sosial dan ekonomi.

Ia juga mengatakan, masih banyak daerah yang mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat untuk membangun wilayahnya selama ini.

"Arahan Pak Wapres ke Ketua DPD, kondisi sekarang belum mungkin (dilakukan pemekaran) karena anggaran yang sekarang dipercepat di daerah kalau dipecah lagi semakin teriak-teriak," kata Tjahjo. (pmg)

Let's block ads! (Why?)