Susi Sebut Keputusan Lelang Kapal Asing Bukan Kebijakan KKP

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan putusan pengadilan terkait pelelangan kapal asing dan eks asing sangat bertentangan dengan kebijakan KKP.

"Putusan pengadilan (melakukan pelelangan) itu tidak sesuai dengan konsensus kita," kata Susi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/7).

Dia menambahkan bahwa kementerian yang dipimpinnya tidak pernah mengganti kebijakan penenggelaman kapal penangkap ikan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia dengan melelang kapal itu.

Menteri Susi merujuk pada keputusan Pengadilan Negeri Batam yang akan melelang tiga kapal eks asing hari Senin (24/7) pukul 10.00 WIB.

"Sudah dipostpone (ditunda) sama pak Jaksa Agung yah," kata Susi merujuk pada penundaan kegiatan lelang itu.

Putusan pelelangan ini bertentangan dengan kebijakan Menteri Susi terkait penenggelaman kapal asing dan eks asing yang telah dia lalukan selama hampir tiga tahun masa jabatannya di kementerian itu.

Kebijakan terkait penenggelaman ini diterapkan menteri Susi sejak memimpin KKP dengan dasar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan.

Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan menyebut: Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Susi pun menegaskan, kebijakan terkait pelelangan ini sama sekali bukan keputusan KKP.

"Kan masuk ke pengadilan, itu putusan pengadilan. Bukan policy dari KKP, jadi berbeda dong," kata Susi.

Dia mengatakan, jika kapal-kapal eks asing tersebut dilelang maka pemilik kapal sebelumnya bisa kembali membeli kapal tersebut dan menggunakan kapal itu untuk kejahatan yang sama.

"Bukan dibeli teman-temannya, tapi dibeli dia (pemilik sebelumnya) sendiri, digunakan lagi (illegal fishing) terus saja siklusnya begitu," kata Susi. (yns/syh)

Let's block ads! (Why?)