Wiranto Tolak Penerbitan Perppu Ormas Disamakan dengan Orba

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, pembubaran organisasi kemasyarakatan (Ormas) pada era Orde Baru (Orba) lebih mudah dari pada era demokrasi.

Pernyataan itu ia sampaikan menyusul pendapat sejumlah pihak yang menyatakan bahwa penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas, sebagai gejala bangkitnya rezim otoriter.

Menurut Wiranto, penerbitan Perppu Ormas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah merupakan langkah hukum yang sangat demokratis, bukan gaya Orba atau gaya diktator.

"Jangan kemudian teriak-teriak ini pemerintah seperti Orba, saya pernah di sana, juga saya tahu. Ujungnya orde baru saya juga di sana, saya tahu. Kalau dengan cara yang dulu lebih gampang," kata Wiranto di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (17/7).

Ia menyebut penerbitan Perppu bertujuan memperkuat UU Ormas dalam menindak Ormas yang langgar aturan.

Wiranto meminta kepada semua yang mengritik Perppu Ormas memberikan solusi untuk menertibkan Ormas. Bahkan ia mengundang untuk datang ke kantornya.

"Kalau enggak setuju dengan saya bisa datang ke kantor saya, diskusi dengan saya. Enggak setuju bisa beri saran, jalan keluarnya apa," kata Wiranto.

Lebih lanjut, mantan Panglima ABRI itu menjelaskan penerbitan Perppu sesuai dengan asas hukum contrario actus. Menurutnya asas itu berarti siapa yang punya wewenang mengeluarkan suatu izin bisa mencabut izin tersebut.

Dalam hal ini izin yang pemerintah berikan kepada Ormas. Bila Ormas yang diberikan izin mengingkari maka pemerintah bisa mencabut izin.

"Kami hanya ingin masukkan asas itu kok. Setelah bubar, enggak terima, baru pengadilan. Silakan," kata Wiranto.

Wiranto melanjutkan, "Jangan kemudian sebelum dibubarkan harus pengadilan dulu. Makan waktu panjang. Peringatan, peringatan, peringatan, baru nanti pengadilan, banding, kasasi, PK wah panjang. Nanti keburu ribet." (wis)

Let's block ads! (Why?)