Pemerintah Anggarkan Rp60 Triliun Tangani Masalah Anak Kerdil

Pemerintah akan fokus menangani keberadaan anak kerdil (stunting) di 100 daerah dalam kurun waktu hingga dua tahun ke depan.

Penanganan anak kerdil diprioritaskan karena jumlahnya saat ini di Indonesia terbilang tinggi. Berdasarkan riset Kementerian Kesehatan pada 2013, ada 37 persen atau 9 juta balita di Indonesia yang mengalami masalah kekerdilan.

"Masa depan itu bergantung kelahiran bayi, kemudian kesehatannya. Kami tidak ingin menciptakan bangsa yang kerdil, karena itu ini perlu diperbaiki," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla usai memimpin rapat penguatan upaya penanganan anak kerdil di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (9/8).

Penanganan anak kerdil akan melibatkan 13 Kementerian dan Lembaga negara. Anggaran untuk menangani masalah tersebut mencapai sekitar Rp60 triliun.

Pemerintah menargetkan angka anak kerdil dapat menurun dalam waktu dua tahun ke depan. Untuk mencapai target itu, pemenuhan gizi akan dilakukan dengan mengandalkan berbagai bahan pangan dari daerah.

"Yang terpenting gizi untuk anak-anak itu bisa kami antisipasi bahwa makanan yang mereka makan memang cukup gizinya, dan kami sesuaikan dengan kearifan lokal, misal karbohidrat tidak hanya beras saja," ujar Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Penanganan anak kerdil disebut serupa dengan program 4 sehat 5 sempurna yang sempat dijalankan pemerintahan Presiden RI ke-2 Soeharto. Kali ini, pemerintah berupaya kembali menjalankan program gizi seimbang.

Bayi dibawah usia dua tahun yang mengalami kondisi kekerdilan akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal. Anak juga bisa menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan berisiko pada menurunnya tingkat produktivitas.

Penyebab kekerdilan di antaranya adalah praktik pengasuhan yang kurang baik, terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, kurangnya akses rumah tangga ke makanan bergizi, dan kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.

"(Angka anak kerdil) kita sudah mulai menurun saat ini, tapi tetap masih ada masalah. WHO menetapkan (anak kerdil) di bawah 20 persen, ada beberapa daerah yang sudah sebenarnya tapi kami lihat ada 100 lokasi memang masih tinggi dan sensitif," ujar Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek.

Beberapa kabupaten dan kota yang menjadi daerah target penanganan anak kerdil di antaranya adalah Kabupaten Aceh Tengah, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Malang, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Intan Jaya. </span> (gil)

Let's block ads! (Why?)