Djarot Ingin Uji Coba MRT Fase I Tahun Depan

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan pengerjaan infrastruktur mass rapid transit (MRT) fase I Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia sebesar 80 persen selesai akhir 2017.

Kini, pihak MRT masih mengurus pembebasan lahan untuk satu stasiun di Jalan Haji Nawi, Fatmawati, Jakarta Selatan. Sisanya akan dikebut pengerjaannya sampai pertengahan tahun depan. Sebab Djarot berharap pada Juli 2018 MRT fase I itu sudah diuji coba.

"Kami sekarang konsentrasi fase I ya. Begitu fase I selesai, itu sudah dimulai fase II," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/9).

Menurut Djarot, pengerjaan fase II bisa dimulai tanpa perlu menunggu pembangunan fase I selesai. Artinya, pengerjaan kedua fase bisa paralel. Fase II sendiri melayani rute Bundaran Hotel Indonesia-Kampung Bandan.

Saat ini, Pemprov DKI sedang menetapkan trase fase II, sekaligus mengusahakan pembebasan lahan di Kampung Bandan. Termasuk, kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) untuk menyerahkan sebagian hak pengelolaan lahan (HPL) kepada Pemprov DKI. Sebab, lahan di sana merupakan milik PT KAI.

"Supaya lahannya DKI bisa kita manfaatkan maksimal," ujar Djarot.

Meski mengaku belum membahas lebih lanjut dengan pihak terkait, Djarot menyebut proses penyerahan HPL akan dilakukan oleh Kementerian BUMN atau PT KAI kepada Pemprov DKI.

Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur Utama MRT William Sabandar. Ia mengatakan, saat ini sedang dilakukan penetapan trase pada fase I dan II MRT. Termasuk, sosialisasi dengan warga Kampung Bandan terkait proses pembebasan lahan.

Dari dua depo MRT yang rencananya berlokasi di Lebak Bulus dan Kampung Bandan, tinggal depo Kampung Bandan yang masih indikatif, atau belum bisa ditetapkan.

"Ini kan cuma masalah lahan. Tapi kalau lahannya sudah selesai, ya sudah. Trasenya sudah ada, tinggal pembebasan lahannya saja," kata William di Balai Kota DKI Jakarta.

Ia mengatakan, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang berdiri di bawah naungan Kemenko Bidang Perekonomian juga sedang membahas cara pemanfaatan lahan di Kampung Badan tersebut.

"Pesan Pak Gubernur, agar Pemprov proaktif memastikan lahan Kampung Bandan bisa segera dibebaskan, dikuasai," ujarnya.

Meski demikian, William menyatakan perlu ada kebijakan yang jelas soal relokasi penghuni yang kurang lebih sejumlah 1500 kepala keluarga itu.

"Itu segera dicari cara mekanisme penghunian kembali," ujarnya. </span> (osc/osc)

Let's block ads! (Why?)