Hal itu disampaikan oleh Reza Muharam dari International People’s Tribunal (IPT) 65 dalam jumpa pers di LBH Jakarta. Pernyataan sikap itu dilakukan sejumlah elemen sipil lainnya menyikapi dibatalkannya Seminar Sejarah ‘Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/66’ pada pagi ini.
“Kalau itu dibungkam dan dibiarkan merajalela…,” kata Reza seperti tampak dalam tayangan Facebook Live akun aktivis HAM Harry Wibowo sore ini, “Saya tidak tahu lagi keseriusan pemerintahan Jokowi.”
Reza menuturkan pihaknya juga mendesak Kementerian Politik Hukum dan Keamanan membuka rekomendasi dari Simposium Sejarah 1965 yang digelar oleh pemerintah pada 2016 lalu. Dia menuturkan publik ingin sekali mengetahui hasil dari rekomendasi tersebut.
Diketahui, polisi akhirnya membatalkan seminar sejarah peristiwa 1965 pada pagi tadi dengan alasan acara itu tak memiliki izin. Koordinator Acara Bonnie Setiawan menuturkan acara itu adalah bersifat internal sehingga tak memerlukan izin dari aparat keamanan.
Kepala Divisi Pembelaan Hak Sipil dan Politik Kontras Putri Kanesia juga mengatakan hari ini demokrasi sudah mati dengan adanya peristiwa pembubaran acara tersebut.
“Hari ini demokrasi sudah mati,” katanya dalam acara yang sama.
Diketahui, polisi tak mengizinkan para peserta yang mau mengikuti seminar sejarah ‘Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/66’ di LBH Jakarta, kawasan Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat.
“Karena tak ada pemberitahuan maka acara itu tak boleh. Karena tak boleh maka peserta tak boleh masuk gedung,” kata Bonnie. </span> (asa)
Baca Kelanjutan Komitmen Jokowi Tuntaskan Tragedi 1965 Dipertanyakan : http://ift.tt/2xavHyFBagikan Berita Ini
0 Response to "Komitmen Jokowi Tuntaskan Tragedi 1965 Dipertanyakan"
Post a Comment