Mengharap Tanggul Laut Muara Baru dan Kali Baru Rampung 2018

Pekerjaan pembangunan pengamanan pantai atau tanggul laut di Jakarta Utara yang berada di Muara Baru, Penjaringan dan Kali Baru, Cilincing ditargetkan rampung tahun depan.

Selain sesuai fungsinya sebagai pengaman pantai, dua tanggul itu pun diyakini dapat menjadi objek wisata alternatif bagi warga.

"Di atas ini ada jalur inspeksi, jalur pejalan kaki dan orang bersepeda. Di bagian bawah, kalau ditemukan ruang, akan ada ruang terbuka hijau," kata Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) T. Iskandar di proyek tanggul Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (5/9).

Bukan hanya itu, Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Kasat NVT PTPIN) Sudarto menambahkan, akan didirikan pula dermaga untuk parkir perahu nelayan, serta penataan lingkungan wilayah sekitarnya.

"Kita membuat dermaga apung purwarupa. Nanti itu dikaji, kalau manfaatnya sangat baik, akan dikembangkan oleh instansi terkait," kata Sudarto.

Tanggul itu sendiri direncanakan dan kini dibangun guna menghalangi ancaman banjir rob akibat pasang surut air laut serta uapan air sungai, khususnya di Jakarta Utara. Pelaksanaan pekerjaan tanggul ini merupakan rangkaian kegiatan dari program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau dikenalsebagai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang menjadi kegiatan proyek strategis nasional.

Pelaksanaan tanggul tahap 2 di Muara Baru (paket 1) dan Kali Baru (Paket 2) dimulai bulan November 2015 sampai dengan April 2018 dengan total biaya menggunakan APBN dengan Multiyears Contract. Adapun pembangunan tanggul tahap 1 sudah dilakukan pada tahun 2014 oleh BBWSCC sepanjang 75 meter di Pluit, Jakarta Utara.

Penurunan Muka Tanah

Ancaman banjir rob yang kerap terjadi di wilayah pesisir Jakarta Utara, kata Iskandar, tak hanya akibat pengaruh pasang surut laut maupun aliran sungai.

Iskandar mengatakan momok yang patut pula ditakuti sebagai penyebab banjir rob adalah penurunan muka tanah atau land subsidence.

"Jadi, penurunan muka tanah itu terjadi akibat pengambilan air tanah yang kurang terkendali, lalu kondisi struktur tanah itu sendiri," kata Iskandar.

Untuk mengatasinya, pemerintah harus mengupayakan pengendalian pengambilan air tanah untuk kepentingan industri maupun rumah tangga. Contohnya, kata Fahri, warga diimbau untuk memenuhi kebutuhan air bersih dari air perpipaan, bukan air tanah.

Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), penurunan muka tanah di kawasan ibu kota Republik Indonesia itu berkisar rata-rata 7,5 cm per tahun.

"Paling tinggi (penurunan permukaan tanah) di Muara Baru per tahun. Angkanya antara 7,5 sampai 12 centimeter per tahun," kata Sudarto.

Wilayah Jakarta Utara sendiri, sambung Sudarto, diperkirakan ketinggiannya kini sekitar dua sampai tiga meter di bawah permukaan laut. </span> (kid)

Let's block ads! (Why?)