SMK Muhammadiyah I Depok Gelar Nobar Film G30S/PKI

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah I Depok, Jawa Barat berencana menggelar nonton bersama film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI. Acara nobar akan digelar besok malam sekaligus untuk memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharam yang jatuh hari Kamis (21/9).

Kepala SMK Muhammadiyah I Depok Ihtianto mengatakan, pemutaran film tersebut sebagai salah satu usulan dari mata pelajaran sejarah.

"Ada perlu penjelasan tentang pemberontakan G30S/PKI ini dan ini adalah salah satu (ajuan) dari mata pelajaran sejarah," ujar Ihtianto kepada CNNIndonesia.com, Selasa (19/9).

Ihtianto mengatakan, nobar film G30S/PKI akan digelar usai salat Isya berjamaah. Kebetulan malam itu siswa diminta menginap di sekolah sebagai bagian dari peringatan Tahun Baru Islam.

Usai nonton, siswa akan menggelar salat tahajud dan kegiatan ibadah lainnya.

Saat disinggung pertimbangan untuk memilih film tentang penumpasan pemberontakan pada 1965 tersebut, Ihtianto mengatakan itu sudah dipikirkan.

"Jusru saat yang tepat menurut kami, karena berdekatan ya dengan 30 september," ujarnya.

Awalnya rencana pemutaran film tentang peristiwa yang tejadi pada dekade 1960an itu berawal dari TNI. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan pemutaran ulang film tersebut bertujuan untuk mengingatkan kepada seluruh bangsa Indonesia tentang peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 silam agar tidak terulang lagi di masa sekarang.

"Saya tidak berpolemik dan hanya meneruskan sejarah yang terjadi saat itu kepada generasi muda, kalau menurut sejarah tidak boleh, mau jadi apa bangsa ini,” kata Gatot dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (18/9).

Gatot menyampaikan, pemutaran film tersebut bukan bertujuan untuk mendeskreditkan atau menyalahkan salah satu pihak, tetapi untuk memberikan gambaran tentang peristiwa kelam yang pernah terjadi di masa lalu.

Menanggapi hal tersebut pun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tak melarang santrinya menonton film yang sempat menjadi tontonan wajib pada rezim Orde Baru. Sekjen PBNU Helmy Faishal mengatakan tak tepat untuk melarang, karena masyarakat pun sudah cerdas.

"Bebas sajalah. Yang mau nonton silakan, yang mau nonton sinetron silakan, yang mau pengajian juga silakan. Bebas aja," kata Helmy melalui sambungan telepon, Senin (18/9).

Begitu pun dari Partai Golkar. Kemarin, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan pihaknya berada di posisi terdepan dan mendukung penuh jika ada yang ingin menontonnya. Tak sekedar mendukung, Golkar juga berencana menggelar acara nonton bersama film bergenre dokumenter drama.

"Golkar berada di posisi terdepan dan mendukung penuh untuk pembelajaran agar peristiwa itu tak terulang lagi," ujar Idrus saat ditemui di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (18/9).
[Gambas:Video CNN](kid)

Let's block ads! (Why?)