Stafsus Presiden Jamin Keamanan di Papua Jelang Tahun Politik

Staf Khusus Presiden RI untuk Papua, Lenis Kogoya menjamin situasi keamanan di Bumi Cendrawasih dalam keadaan kondusif menjelang tahun politik.

"Saya sebagai kepala suku, dibilang [ada ancaman] OPM [Organisasi Papua Merdeka] pun aman. Saya sebagai orang tua, saya sudah berapa kali nyatakan sikap saya, masalah OPM di Papua itu ada di tangan kepala suku. Saya jaminannya," kata Lenis di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (4/9).

Lenis pun menyampaikan tidak akan ada kerusuhan yang terjadi di Papua selama tidak ada pihak luar yang menganggu atau ikut campur dengan masalah yang ada di sana.

Akan tetapi, Lenis menilai yang perlu menjadi perhatian bukan hanya keamanan, termasuk juga sistem pemerintahan di Papua. Menurutnya masih banyak praktik korupsi di lingkungan pemerintahan Papua yang seakan dibiarkan aparat penegak hukum. Salah satunya, ungkap Lenis, tentang dana desa.

"Dana desa banyak penyimpangan di Papua. Jadi, KPK, kejaksaan, pihak penegak hukum harus tegas," ujarnya.

Dikatakan Lenis, ada kesan aparat penegak hukum takut untuk melakukan pemberantasan korupsi di Papua. Atas dasar itu, sambung Lenis, terjadi kesenjangan pemberantasan korupsi di Jawa dan Papua.

"Kalau memang ada korupsi diangkut, banyak orang Papua ingin maju. (Korupsi) harus diberantas, Papua (dan) Jawa sama, ngapain kita takut-takut," katanya.

Lenis juga berharap keadilan bisa diwujudkan di Papua. Keadilan tersebut, kata Lenis tidak hanya persoalan menyamaratakan harga kebutuhan di Papua dengan harga di Jawa saja, tetapi juga keadilan dalam penegakkan hukum.

Stafsus Presiden Jamin Keamanan di Papua Jelang Tahun Politik

Pada pertengahan Mei 2017, Presiden Joko Widodo meninjau langsung pembangunan jalan Trans Papua ruas Wamena-Mamugu 1. (Dok. Biro Pers Setpres)

'Belum Ada Laporan Kasus Intan Jaya'

Sementara itu, Lenis mengatakan belum ada laporan yang masuk ke kantor kepresidenan terkait kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

"Laporan resmi belum masuk ke kepresidenan, jadi tidak bisa jalan dan harus didalami dulu," kata Lenis di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (4/9).

Selain belum ada laporan, Lenis juga mengaku pihaknya belum mendalami kasus yang terjadi di Intan Jaya tersebut. Meski begitu, Lenis berharap pemerintah bisa menyelesaiakan masalah tersebut dengan mempertimbangkan fakta di lapangan.

"Lihat juga kedaerahannya, kebudayaannya, watak orangnya," ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak tiga kantor pemerintahan di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua dibakar massa pada Rabu (30/8) malam. Tiga kantor pemerintah yang dibakar massa adalah Dinas Kesehatan, kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Keuangan serta Aset Daerah.

Saat ini, Kepolisian Daerah Papua tengah menyelidiki aktor yang memicu aksi pembakaran tiga kantor pemerintah tersebut.

Pelakunya diduga dilakukan massa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut dua Yulius Yapugauw-Yunus Kalabetme yang tidak puas dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya MK memutuskan pasangan petahana nomor urut tiga, Natalis Tabuni-Yan Robert Kobogoyauw menang dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tujuh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan penghitungan ulang formulir C1-KWK. </span> (kid)

Let's block ads! (Why?)