Wiranto: Suhu Memanas Jelang Tahun Politik

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengakui suhu politik saat ini bertambah memanas terkait dengan tahun politik 2018 dan 2019.

Wiranto menyebut dua isu krusial yang tengah memanas yakni pemutaran film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI dan rumor pembelian senjata 5.000 pucuk senjata yang diduga dinyatakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pekan lalu.

“Seperti kita ketahui setiap menjelang pemilu apakah Pemilu Kada (Kepala Daerah) atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden suhu politik selalu memanas,” kata Wiranto di Jakarta, Minggu (24/9).

Menurutnya, kondisi semacam ini selalu terjadi dan menjadi bagian dari pasang surutnya suhu politik dalam alam demokrasi.

Pemerintah melalui Kemenko Polhukam menurutnya akan terus menjaga agar memanasnya suhu politik tersebut masih pada batas kewajaran agar tidak menimbulkan instabilitas nasional.

Jelang Oktober, isu-isu yang muncul menurutnya telah cukup meresahkan masyarakat dan telah menjadi perdebatan publik dengan berbagai spekulasi yang menggiring terjadinya konflik horizontal. Hal ini menurutnya patut segera dihentikan agar tak mengganggu kepentingan nasional.

Wiranto menyoroti dua isu yang menyedot perhatian masyarakat yakni soal pemutaran film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI dan rumor pembelian senjata 5.000 pucuk.

Soa film G30S/PKI, Wiranto menilai hal tersebut tak perlu diperdebatkan.

“Peristiwa 30 September 1965 adalah peristiwa sejarah kelam bangsa Indonesia,” katanya.

Wiranto mengatakan, masih banyak peristiwa serupa yang dialami Indonesia seperti pemberontakan DI/TII, Pemberontakan PRRI/Permesta, dan Peristiwa Malari tahun 1974.

“Semua itu adalah rangkaian fakta sejarah yang sudah berlalu,”katanya.

Ia mengatakan, tidak mungkin untuk memutar kembali waktu dan mengubah fakta sejarah seenaknya karena sejarah merupakan perjalanan bangsa yang dapat dijadikan referensi bangsa untuk menatap ke masa depan.

Bagi Wiranto, menonton film sejarah memang perlu bagi generasi berikutnya untuk memahami sejarah kebangsaan Indonesia secara utuh.

“Tak perlu malu, marah atau kesal menonton film sejarah,” katanya.

Karena itu ajakan atau anjuran menonton tak perlu dipolemikkan apalagi sampai membuat bangsa bertengkar dan berselisih.

Sementara soal pembelian 5.000 pucuk senjata, Wiranto memastikan bahwa ada hal yang keliru dalam rumor tersebut. Menurutnya, ada komunikasi antarinstitusi yang belum tuntas.

“Setelah dikonfirmasikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan instansi terkait, terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan PINDAD,” katanya.

Pengadaan dilakukan oleh Badan Intelijen Negara untuk keperluan pendidikan Intelijen. Pengadaan seperti ini melalui izin Polru dan bukan Mabes TNI.

“Berdasarkan penjelasan ini diharapkan tidak ada lagi polemik dan politisasi atas kedua isu tersebut,” kata mantan Panglima ABRI ini. </span> (sur)

Let's block ads! (Why?)