Wiranto Minta Spekulasi soal 5.000 Senjata Dihentikan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berharap spekulasi apapun terkait rumor penyelundupan 5.000 pucuk senjata seperti yang diduga dinyatakan Pengalima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dihentikan. Selain membantah jumlahnya, Wiranto juga menyebut pengadaan senjata sudah sesuai dengan ketentuan.

Wiranto meluruskan jumlah senjata adalah 500, bukan 5.000, dan dipesan dari PT Pindad, bukan diimpor. Pengadaanya juga diperuntukan untuk kepentingan pendidikan intelijen yang diadakan Badan Intelijen Negara (BIN).

Menurutnya berbagai spekulasi pasti muncul pasca muncul pemberitaan soal senjata itu.

Mulai dari spekulasi bahwa ada kekuasaan yang didapat oleh institusi tertentu di luar kontrol pemerintah hingga adanya sinyal gerakan pemberontakan dari kelompok tertentu.

"Jangan-jangan ini untuk institusi lain dalam rangka pemerintah lepas kontrol? Bukan. Ada yang mengatakan juga, jangan-jangan ini ada pihak lain yang ingin melakukan pemberontakan, tidak, tidak ada," tegas Wiranto dalam konferensi pers di kantornya, Minggu (24/9).

Wiranto juga memastikan, kondisi negara saat ini aman dan stabil. Sehingga, diharapkan berbagai spekulasi tersebut hilang dari benak masyarakat.

"Kita tetap aman, tetap stabil, tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh masyarakat secara nasional. Saya jamin itu," imbuhnya.

Wiranto Minta Spekulasi soal 500 Senjata Dihentikan

Wiranto meluruskan kabar soal pengadaan senjata seperti yang dinyatakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. (CNN Indonesia/Yuliyanna Fauzi)

Ia menegaskan pembelian 500 pucuk senjata oleh BIN tersebut bukan hal yang luar biasa.

Menurutnya, setiap institusi, seperti Kepolisian Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional dan BIN memang membutuhkan pengadaan senjata namun dengan spesifikasi yang berbeda-beda.

Pengadaan senjata untuk BIN tersebut menurutnya telah memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku, yaitu tak perlu mendapat izin dari TNI. Lantaran, senjata yang dibeli tak menggunakan standar TNI.

Selain itu, pembelian bukan berasal dari senjata selundupan dari luar negeri, yang tak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Setiap tahun ada, kami beli dari Pindad, produksi Pindad, tidak ada masalah. Selain itu, pengadaaan senjata lewat APBN, nonstandar TNI, untuk kepentingan yang jelas, maka tidak perlu dipolemikkan," ujarnya.

Wiranto sebelumnya mengaku telah mengkonfirmasi kabar ini ke Panglima TNI, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan dan instansi terkait.

"Pengadaan seperti ini ijinnya bukan dari Mabes TNI tetapi cukup dari Mabes Polri. Dengan demikian prosedur pengadaannya tidak secara spesifik memerlukan kebijakan Presiden,” kata Wiranto. </span> (sur)

Let's block ads! (Why?)