Meski rehabilitasinya tidak bisa maksimal, Kepala Badan Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Suhardi Alius Suhardi mengatakan hanya itu yang saat ini bisa dilakukan. Pasalnya hingga saat ini belum ada undang-undang yang bisa mengakomodasi perlakuan bagi para WNI seperti itu.
Selain itu, penilaian bakal sulitnya rehabilitasi karena para WNI tersebut berangkat dengan membawa serta keluarganya. "Jadi bedanya Indonesia dan negara lain itu mereka bawa anak istri karena ingin hidup di sana," kata Suhardi Alius di gedung Badan PPSDM Kementerian Kesehatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (22/7).Saat ini para WNI itu ditempatkan di panti sosial di Bambu Apus dan diurus Kementerian Sosial. Selain rehabilitasi lewat program deradikalisasi, mereka semua nantinya akan dikembalikan ke masyarakat setelah satu bulan. Suhardi menilai tempo satu bulan itu tak cukup untuk membersihkan otak para WNI dari paham radikalisasi.
Selain itu, demi mengantisipasi agar para WNI itu tak lagi melakukan aksi radikal, BNPT menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk pendampingan. Salah satunya dengan melibatkan pemerintah daerah yang berkoordinasi dengan Kemendagri.Keterlibatan pemda dalam pemantauan dan pendampingan, kata Suhardi, penting pula dalam proses deradikalisasi para WNI terdeportasi itu.
"Saya minta Mendagri agar Pemda menjemput agar tahu persis di mana mereka tinggal, mereka bergaul dengan siapa, sekaligus monitoring," ujar Suhardi. "Karena tak ada jaminan satu bulan akan kembali baik, maka tanggung jawab (monitoring) disampaikan ke Pemda." (kid)
Baca Kelanjutan Kepala BNPT Menilai Sulit Rehabilitasi WNI Ingin Gabung ISIS : http://ift.tt/2vLI2FYBagikan Berita Ini
0 Response to "Kepala BNPT Menilai Sulit Rehabilitasi WNI Ingin Gabung ISIS"
Post a Comment