Wiranto: Cegah Terorisme Perlu Kerja Sama Lintas Negara

Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam acara Sub Regional Meeting on Foreign Terrorist Fighters and Cross Border Terrorism (SRM FTF-CBT) pada 29 Juli mendatang di Manado, Sulawesi Utara.

Dalam acara tersebut, Indonesia akan membahas masalah penanggulangan terorisme dengan negara-negara di kawasan perairan Sulu, yaitu Selandia Baru, Australia, Brunei Darusalam, Malaysia, dan Filipina.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan materi pertemuan itu bakal difokuskan untuk mempelajari anatomi, kondisi, serta situasi yang terjadi di Filipina Selatan.

"Yang kami lakukan adalah perbincangan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk melawan kegiatan-kegiatan ISIS di Filipina Selatan dan di perairan Sulu," kata Wiranto, di Jakarta, Rabu (26/7).

Wiranto menyebut beberapa materi pembahasan dalam pertemuan tersebut, di antaranya tentang siber, patroli maritim bersama, tukar menukar informasi dan pengalaman, antisipasi teroris yang kembali ke masing-masing negara, hingga memotong jalur logistik terorisme.

"Itu semua kita akan rundingkan di sana,” ujar Wiranto.

Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia, Ridwan Habib menyebut setidaknya ada tiga hal penting yang harus dibahas dalam pertemuan tersebut.

Pertama terkait dengan kerja sama di perbatasan. Kerja sama tersebut, kata Ridwan, bertujuan untuk mencegah terjadinya perlintasan dari kelompok teroris antarnegara kawasan.

Kedua, lanjut Ridwan terkait kerja sama penguatan kemampuan personel serta kerja sama patroli bersama di perbatasan laut, misalnya di Laut Sulu yang sering dilewati kelompok teroris.

Ketiga terkait pendanaan terorisme. Menurut Ridwan selama ini belum ada mekanisme kerja sama yang jelas antar lembaga pengawasan keuangan di negara kawasan untuk melakukan pengawasan terhadap dana terorisme tersebut.

Ridwan melihat perlu adanya satu aturan hukum yang jelas terkait dengan pengawasan terhadap aliran dana terorisme ini. Dengan adanya aturan hukum yang jelas, menurutnya pengawasan terhadap pendanaan dan perputaran dana terorisme itu akan lebih mudah untuk dilakukan.

"Kerja sama antarlembaga-lembaga pengawas keuangan di masing-masing negara di ASEAN harus diatur dalam norma hukum yang baku. Apakah, misalnya PPTAK bisa meminta data tentang pendanan teroris di Malaysia atau di Singapura, tentu ini berlaku timbal balik. Kalau itu bisa terbentuk tentu bagus, kita bisa tahu pendanaan dan perputarannya,"kata Ridwan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (27/7).

Pertukaran Informasi Intelijen

Selain perlunya aturan yang jelas terkait lembaga pengawas keuangan, Ridwan juga mengatakan perlunya aturan yang jelas tentang mekanisme pertukaran informasi intelejen.

Sampai saat ini, lanjut Ridwan pertukaran informasi intelejen antar negara di kawasan ASEAN masih sebatas keinginan dari masing-masing negara saja.

"Mekanisme sharing antar intelejen itu harus diatur, sampai saat ini belum ada mekanisme baku. Jadi join intelejen sharing sebatas keinginan masing-masing (negara) jadi tidak kemudian disistemkan," ujarnya.

Jika kerja sama antarnegara di kawasan ASEAN tersebut terwujud, Ridwan menyebut bisa mencegah keinginan ISIS yang ingin mendirikan basis di kawasan Asia Tenggara.

"Mencegah ISIS membangun basis di Asia Tenggara. Itu yang mendesak harus diantisipasi, karena setelah Suriah hancur dan Irak kalah itu kan mereka ingin membangun basis di Filipina Selatan, dan itu bisa membawa minat orang Indonesia yang pro ISIS untuk bisa bergabung, itu yang paling utama," tutur Ridwan.

Dihubungi terpisah, peneliti terorisme Universitas Indonesia, Heru Susetyo mengatakan kerja sama antarnegara di kawasan ASEAN adalah hal mutlak untuk mencegah terorisme di kawasan tersebut.

"Terorisme itu kejahatan transnasional jadi harus kerja sama, artinya perlu penyelesaian secara kooperatif antarnegara di kawasan,' ujarnya.

Meski begitu, Heru mengimbau agar kerja sama tersebut tak hanya menitikberatkan pada aktivitas ISIS di Marawi, Filipina Selatan saja, tetapi juga melihat kemungkinan adanya potensi terorisme di daerah lain.

"Marawi memang momen baik untuk meningkatkan kerja sama lintas batas negara, tapi bisa jadi tidak hanya Marawi saja," kata Heru. (osc/gil)

Let's block ads! (Why?)